MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebu sejumlah pihak tengah menggiring opini terkait status pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang terorisme. Menurut Fadli seolah diopinikan bahwa RUU tersebut mangkrak di Pansus DPR RI.
“RUU pemberantasan terorisme kan sudah berjalan. Jadi, tidak benar kalau dikatakan mangkrak. Itu sudah berjalan,” kata Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/5).
Menurutnya, penundaan finalisasi RUU tersebut justru datangnya dari pihak pemerintah. Bahkan, kata Fadli, pimpinan dewan telah berkoordinasi dengan para pimpinan pansus anti terorisme. “Dan terakhir pada waktu masa sidang lalu juga melakukan penundaan lagi. Jadi yang selalu menunda adalah pihak pemerintah, bukan dari DPR,” tandasnya.
Untuk itu, Fadli meminta berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo untuk tidak beropini bahwa RUU tentang terorisme mangkrak di DPR. Bahkan dengan keras Fadli menyebut pihak yang demikian telah menyebarkan hoaks.
“Saya kira ini supaya jangan menyebarkan hoaks, termasuk presiden jangan menyebarkan hoaks. Seolah-olah itu dari DPR,” tukasnya.
Diketahui sebelumnya, pasca marak kejadian-kejadian yang diduga sebagai tindakan terorisme, Presiden RI Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa RUU Anti Teroris telah mangkrak selama dua tahun. Jika belum juga disahkan, Jokowi berencana mengeluarkan PERPU.
Presiden mendesak DPR, tgl 18 Mei, masuk Sidang utk RUU Anti teoris yg mangkrak selama dua tahun. Kalau DPR belum juga mengesahkan, presiden akan keluarkan PERPU bulan Juni 2018.#TerorisHarusDibasmi pic.twitter.com/KezXAL2gVz
— Capres Abadi (@P3nj3l4j4h) May 14, 2018
Menanggapi hal itu, Fadli menilai informasi yang diterima Jokowi sebagai kepala pemerintahan tidak lengkap. “Itu info yang masuk pada presiden, itu lah yang salah, dan itu harus dikoreksi. Jadi aparaturnya sendiri haru berkoordinasi dengan baik. Tidak salah dalam memberikan keterangan,” katanya.
“Karena kalau presiden memberikan keterangan yang salah kan jadi ngawur semua. Saya kira ini tinggal sedikit lagi selesai, masa sidang yang akan datang selesai. Harusnya masa sidang lalu, tapi karena pihak pemerinta yang meminta penundaan tadi,” pungkas politikus Gerindra itu.
 tentang terorisme. Menurut Fadli seolah diopinikan bahwa RUU tersebut mangkrak di Pansus DPR RI.){kind=link}