MONITOR, Jakarta – Narapidana kasus terorisme yang membuat kericuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, teridentifikasi merupakan pendukung fanatik jaringan kelompok ekstrimis ISIS. Hal itu diungkapkan Direktur Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) Robi Sugara.
“Ya memang, yang rusuh itu adalah mereka-mereka yang memiliki hubungan dengan ISIS. Sekitar 160an lah, mereka itu terindentifikasi sebagai pendukung ISIS,” ujar Robi Sugara saat dihubungi MONITOR, Kamis (10/5).
Robi menjelaskan, faktor pemicu kerusuhan yang terjadi sangatlah sederhana. Pengetatan sistem rutan terhadap narapidana baik dalam hal kunjungan, ataupun pengiriman barang (makanan) membuat para terpidana merasa tidak nyaman.
Selain faktor kekecewaan pelaku yang titipan makanannya ditahan petugas rutan, Robi tak menampik dendam mereka untuk melawan aparat kepolisian masih ada seperti upaya perlawanan markas aparat kepolisian di sejumlah daerah.
“Tapi sebenarnya masa‘ gara-gara titipan makanan mereka langsung memicu kerusuhan. Pertama, memang karena mereka terjaring ISIS. Kedua, target mereka memang para polisi, dan ketiga itu memang rutan itu over kapasitas,” jelas Robi yang merupakan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta ini.
Robi melihat, aparat kepolisian di Indonesia terlalu baik dan memanjakan para pelaku terorisme yang sangat berbahaya. Padahal jika berkaca di negara luar, wilayah militer atau kepolisan di negara lain sangat menggunakan sistem pertahanan yang sangatlah ketat.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…
MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…
MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…
MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…