MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tengah terjerat kasus dugaan penipuan, yang melibatkan mantan Sekda Provinsi Riau Zaini Ismail sebagai korbannya dengan kerugian sebesar Rp 3.250 miliar. Terkait kasus ini, Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta memastikan tidak akan ikut campur dalam urusan yang sedang melilit anggotanya.
“Untuk persoalan ini, Fraksi PDIP menyatakan tidak akan ikut campur. Karena itu masuk ranah pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan partai,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono Kepada MONITOR di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (8/5).
Diakui Gembong, Prasetyo sendiri sudah melakukan klarifikasi kepadanya soal masalah yang dihadapinya itu.
“Ya, pada dasarnya Pak Pras cerita kalau dia memang tak mengenal dengan pejabat Riau yang menuduhnya telah melakukan penipuan itu,” terangnya.
Lantas bagaimana dengan adanya nama Ketua Umum PDIP Megawati yang disebut dalam persoalan ini?
“Pak Pras kan kader PDIP dan memang dekat dengan Ibu Megawati. Jadi sudah biasalah kalau bicara partai mungkin nama Ibu Megawati disebut. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, masalah yang menimpa Pak Prasetyo memang tak ada kaitannya dengan urusan partai,” terangnya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo saat ini sedang tersandung masalah. Ini terjadi setelah munculnya laporan polisi yang dilakukan oleh mantan sekda Provinsi Riau Zaini Ismail yang menuding Prasetyo telah menipunya Rp 3,250 miliar.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…