MONITOR, Jakarta – Kehadiran belasan Brimob bersenjata laras panjang di kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah terus menuai reaksi keras, lantaran dinilai sebagai wujud intimidasi yang dilakukan kepolisian.
Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh Nizar Zahro mengatakan jika srbagai partai oposisi, Gerindra sadar akan segala resiko politik. “Di era demokrasi, keberadaan partai politik merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai partai penguasa maupun sebagai partai oposisi,” tegas Ketua Umum PP Satria Gerindra Moh. Nizar Zahro dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (6/5).
“Meskipun keduanya memerankan fungsi yang beda namun hakikatnya sama yakni sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik, menyusun agenda kerakyatan dan mengkader para calon pemimpin,” terangnya.
Sehingga wajar, sambung dia, bila kemudian Gerindra yang berada di luar kabinet (oposisi) kemudian melakukan kerja kritiknya terhadap pemerintah yang tengah berkuasa.
“Gerindra menjalankan fungsi check and balances agar agenda pemerintah tidak menyimpang dari tujuan kerakyatan,” sebut anggota komisi X DPR RI itu.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Parpol tidak boleh diintimidasi dengan cara apa pun. Sebab, bila kemudian adanya intimidasi terhadap Parpol akan berakibat buruk terhadap proses demokratisasi yang sedang dibangun.
” Intimidasi dalam skala apa pun bertentangan konstitusi dan UU,” tegas anggota Banggar DPR RI.
