MEGAPOLITAN

Ratusan Korban Kebakaran Taman Kota Sambangi DPRD DKI

MONITOR, Jakarta – Ratusan warga bekas korban kebakaran di Taman Kota,  RW 05 Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, berunjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka minta kepada wakil rakyat untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan agar mengizinkan warga untuk membangun kembali rumahnya.

Kedatangan ratusan warga yang terdiri dari anak-anak sampai orang tua tersebut diterima anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan di lobi gedung baru DPRD.

“Sudah lebih satu bulan, kami hidup menggelandang. Tidur sekenanya di tenda ataupun musola. Kami mohon agar Pemprov DKI tidak melarang kami membangun lagi,” ujar Puput, salah satu warga, Rabu (2/5).

Menurutnya, seluruh warga korban kebakaran menyadari mereka selama ini menempati lahan milik Pemprov DKI.

“Tapi kami sudah sangat lama tinggal di tempat tersebut, sejak tahun 1974. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 April lalu mengakibatkan 132 hunian ludes yang ditempati lebih dari 500 jiwa,” timpal Suryanto, warga lainnya.

Sebagian besar warga mengenakan kaos merah, identik dengan warna khas partai berlambang kepala banteng.

Keresahan warga muncul sejak dua pekan terakhir karena lokasi mulai dijaga ketat Satpol PP yang melarang warga membangun kembali rumah yang terbakar.

Beberapa warga yang sudah terlanjur membangun dengan material seadaanya langsung distop petugas dan diberikan surat peringatan tahap 1 dan 2.

“Pak Anies ternyata cuma janji gombal. Dulu saat kampanye bilang, dirinya anti penggusuran, tapi ternyata tempat permukiman kami bakal digusur. Untuk itu, mohon kepada Fraksi PDIP DKI Jakarta untuk memperjuangkan nasib kami agar bisa tetap tinggal di Taman Kota,” timpal warga lainnya.

Anggota DPRD Jakarta Sereida mengatakan pihaknya mewakili Fraksi PDIP berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga.

“Kami tahu bahwa lahan itu peruntukan fasos/fasum milik Pemprov DKI. Tapi warga ini kan baru mendapat musibah, huniannya habis terbakar. Sebaiknya Gubernur Anies memberikan toleransi dan berkomitmen menepati janji kampanye antipenggusuran,” ujar Sereida yang juga anggota Komisi E.

Recent Posts

Naskah Doa Menag dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama 2026

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…

2 jam yang lalu

Kemenhaj Turun Tangan Lindungi 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat di Bandara Soetta

MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…

3 jam yang lalu

Kemnaker Siapkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Ciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…

4 jam yang lalu

17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada

MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…

6 jam yang lalu

Kemenkop Tegaskan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi Siapkan Dukungan Pembiayaan

MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…

1 hari yang lalu

Kemenhaj Periksa Bos PT TAS Akibat 120 Jemaah Gagal Berangkat dan 38 Jemaah Terkendala Kepulangan

MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…

1 hari yang lalu