MONITOR, Jakarta- Viralnya percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir soal adanya dugaan pembagian fee di sejumlah proyek PLN terus menuai polemik.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu misalnya. Ia menilai percakapan via telefon yang melibatkan keduanya sebagai bentuk penggiringan opini di media sosial. Hal itu sebagaimana telah adanya klarifikasi dari Kementerian BUMN jika percakapan tersebut merupakan kerjasama antara PLN dan Pertamania dengan pihak swasta.
“Jadi kami ingin meminta Bareskrim menindaklanjuti siapa pengunggah daripada video (audio) ini. Kami meminta agar pengunggah tersebut segera ditangkap karena telah membuat suasana menjadi tidak kondusif,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (2/5).
Menurut dia, upaya pelaporan yang dilakukannya ke Bareskrim Mabes Polri sudah memiliki cukup bukti dugaan jika rekaman tersebut hanya bentuk informasi menyesatkan alias hoax.
Sebab, sambung dia, dalam percakapan itu suara terputus, dan pembicaraan itu hanya berkutat soal upaya untuk mendapatkan share kepemilikan lebih besar dalam proyek kerjasama, yang tujuannya agar PLN dan Pertamina menjadi majority share holder dalam kerjasama tersebut.
“Jangan sampai dari pihak swasta yang lebih besar tapi kelihatannya Bu Rini meminta supaya share itu lebih besar ke pemerintah. Dengan share yang masuk ke pemerintah ini kan akan bisa mensejahterakan rakyat yah, kembali kepada rakyat. kalau ke swasta kan ke tangan pribadi,” klaimnya.
Tri melanjutkan, laporan ini dilakukan untuk menghindari kegaduhan di lingkungan BUMN, yang membuat saling curiga.
“Ini kan berbahaya sekali akhirnya program yang berjalan di BUMN bisa tersendat,” pungkas dia.
