EKONOMI

Rekayasa Pembicaraan Rini-Sofyan Dikhawatirkan Perburuk Iklim Investasi Indonesia

MONITOR, Jakarta – Belakangan rekaman pembicaraan telepon yang diduga dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofian Bashir viral di tengah masyarkat. Hebohnya lagi, rekaman pembicaraan yang diduga diedit tersebut mengesankan adanya bagi-bagi fee dan menyebut kakak kandung Rini, Ari Soemarno.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, dirinya meragukan kebenaran pembicaraan tersebut, pasalnya, track record keduanya dinilai profesional dan tidak pernah terindikasi tindak pidana suap menyuap.

“Sangat diragukan bahwa antara Rini dan Sofian terlibat bagi-bagi fee proyek, alasanyya, berdasarkan track record keduanya sangat profesional dan tidak pernah terindikasi tindak pidana suap-menyuap. Sebagai profesional, keduanya juga sangat memegang teguh prinsip-prinsip good governance,” kata Fahmy dalam keterangan tertulis, Senin (1/5).

Rini, kata Fahmy, sebelumnya profesional handal, yang menyelamatkan Astra International dari kebangkrutan. Sedangkan Sofian Bashir, bankir bertangan dingin, yang ikut membesarkan Bank Bukopin dan Bank BRI. Maka, tandas dia, dengan track record semacam itu, mustahil keduanya melakukan suap fee proyek.

“Rekaman itu sengaja direkayasa seolah bagi-bagi fee, padahal yang benar adalah tawar menawar prosentase saham PT BSM untuk PLN dan Pertamina sebagai risk taker, pembeli gas dihasilkan PT BSM,” tutur Manta Anggota Tim Anti Mafia Migas itu.

Fahmy menduga, bahwa rekaman itu hasil rekayasa dengan tujuan menyerang pembantu presiden untuk menjatuhkan Jokowi shg ada justifikasi Jokowi diganti pada 2019.

Selain dampak politik itu, rekayasa rekaman itu berpotensi memperpuruk iklim investasi di indonesia. Invenstor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia lantaran praktek pembagian fee masih marak di Indonesia. Kaburnya para Investor itu tidak hanya akan menghambat Pertumbuhan Ekonomi, tetapi juga Pembukaan Lapangan Pekerjaan di Indonesia.

“Oleh karena itu, siapa pun perekayasa dan apa pun tujuannya, harus berfikir ulang kalau rekayasa rekaman itu berpotensi mencederai pembangunan ekonomi, utamanya memperpuruk iklim investasi di Indonesia. Jangan sampai rekayasa yang bertujuan menjatuhkan Presiden, sekaligus memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Ujung-ujungnya akan mencederai kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN, rekaman yang viral tersebut telah direkayasa, sehingga mengesankan adanya bagi-bagi fee proyek. Padahal, pembicaraan itu merupakan laporan Sofyan Bashir kepada atasannya Rini Soemarno terkait progres perundingan pembagian saham Proyek LNG Receiving Terminal di Serang Banten, yang diinisiasi PT Bumi Sarana Migas (BSM).

Recent Posts

Inovasi Lingkungan Pertamina Patra Niaga Diklaim Mampu Tekan Emisi hingga 45,6 Persen

MONITOR, Jakarta — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui unit…

2 jam yang lalu

Silatnas & Pengaosan IKTASA ke-100 Perkokoh Peran Alumni dalam Membangun Bangsa

MONITOR, Jakarta - Ikatan Alumni Assalafie–Assalafiat (IKTASA) menggelar Silaturrahim Nasional (Silatnas), Pengaosan ke-100, serta pengukuhan…

2 jam yang lalu

Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 Lampaui Target, Transaksi Tembus Rp184 Triliun

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perdagangan mencatat capaian positif Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 yang berhasil…

3 jam yang lalu

Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Energi Nasional, STS Kalbut Jadi Urat Nadi Distribusi LPG Indonesia

MONITOR, Surabaya — Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan…

11 jam yang lalu

Kemenperin Sosialisasikan Permenperin 2/2026 Perkuat Tata Kelola Lingkungan Kawasan Industri

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, efisien,…

12 jam yang lalu

Menaker Tegaskan PKB Harus Dikawal Ketat, Tantangan Terbesar Ada pada Implementasi

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harus dikawal secara…

1 hari yang lalu