Amien Rais Kerap Bikin Gaduh, PAN Tak Mau Ambil Pusing

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara K Hasibuan mengatakan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum, tidak terkecuali Amien Rais selaku ketua dewan kehormatan partai.

Hal itu menanggapi apakah pernyataan Amien Rais yang sering menjadi kontroversi di masyarakat akan mengganggu proses komunikasi politik yang tengah dilakukan partai berlambang matahari putih tersebut.

“Tidak artinya kan, sebelum ada keputusan final yang diambil melalui mekanisme resmi yakni Rakernas, saya fikir pengurus siapapun itu bisa bicara atas nama pribadi, itu tidak dilarang,  PAN sebagai partai yang demokratis saya pikir itu tidak menggangu,” kata Bara di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/4).

Menurut dia, di internal partaipun masih ada perdebatan terkait arah partai di Pemilu 2019 nanti. Ia menegaskan, jika semua perdebatan itu akan dibawa ke dalam forum yang resmi untuk kemudian disepakati dan dijalankan bersama-sama.

“Tetap saja perdebatan pembicaraan di dalam partai itu kan berlangsung dan yang penting saya katakan beberapa hari lalu dan saya ingin tegaskan kembali nanti kita akan mengambil keputusan internal apa yang paling baik bagi pertumbuhan partai ke depan dan juga apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini,” ujar dia.

“Dan pada akhirnya, kepentingan nasional dan tentu saja pertimbangan rasional itu berarti bahwa memilih itu bukan berdasarkan personal soal like or dislike atau kebencian pribadi.Tapi berdasarkan, misal kan apa yang kami sebut tawarkan, bagaimana kemapuan memimpin sebagai tantangan Indonesia di 2019,” papar Bara.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa ada peemintaan dari DPP kepada Pak Amien Rais untuk tidak mengeluarkan pernyataan keras dipublik?. Ia menegaskan, tidak hanya berlaku pada sosok reformis itu saja, melainkan semua pihak.

“Kita melihat, memang semua pihak harus bisa bersikap negarawan, berhati-hati dalam berucap, tapi kita juga menghargai kebebasan berbicara berpendapat yang merupakan hak dalam demokrasi. Tetapi dalam demokrasi yang masih berkembang seperti Indonesia masih mencari, sehingga para pemimpin ini harus bersikap kritis itu juga harus menjaga sopan santun yah,” sebut anggota komisi VII DPR RI itu.

“Dan juga harus berdasarkan fakta bukan bersadarkan like or dislike dan itu memang yang menjadi acuan dari PAN, prinsip dari PAN yang selalu ditaatkan oleh Ketum kami dan juga memang simbol negara itu harus kita hormati,” pungkasnya.