Bersama BNPP, Kemenkop UKM Bersinergi Bangun Perbatasan

MONITOR, Badau – Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginisiasi sinergi kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM melalui bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan wirausaha pemula (WP) perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Asisten Deputi Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop UKM Luhur Pradjarto mengatakan sinergi peningkatan dan pengembangan kapasitas UMKM ini sebagai upaya untuk mewujudkan agenda Nawacita ke-3 Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Luhur menambahkan bahwa untuk membangun daerah perbatasan tidak hanya membangun infrastruktur fisik dan bangunan semata, tetapi juga perlu membangun dari sisi ekonomi. Maka para pelaku usaha mikro dan kecil harus ditingkatkan kemampuannya termasuk dalam dukungan permodalan.

“Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional yaitu penumbuhan wirausaha baru melalui bantuan pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemula,” kata Luhur dalam sambutannya, Senin (23/4)

Program bantuan dari Kemenkop dan UKM imbuhnya harus dikawal dengan pendampingan. Dengan demikian perekonomian akan tumbuh, dan masyarakat akan dapat menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai beranda Indonesia dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sinergi kegiatan diadakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan. Bimtek difasilitasi oleh BNPP dalam hal ini Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, sedangkan Kemenkop dan UKM akan memberikan dukungan permodalan melalui program prioritas nasional.

Agar program sinergi ini bisa menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memfasilitasi pendampingan kepada UMKM dan khususnya WP yang nantinya akan menerima bantuan.

“Peserta bimtek yang memiliki usaha antara lain kerajinan, peternakan, kuliner/tataboga, pertanian dan perkebunan, perlu didampingi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana bantuan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,” papar Luhur.

Bimtek yang diselenggarakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para UMKM yang mayoritas mengelola usaha di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

“Disamping itu juga, akan memunculkan pengusaha-pengusaha yang handal dengan produk khas Kabupaten Kapuas Hulu berbasis sumber daya lokal,” ujar Yusuf, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum yang mewakili Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP Boytenjuri mengakui banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan K/L belum dilakukan secara terintegrasi dan sinergi. Kegiatan bimtek yang melibatkan Kemenkop dan UKM, serta Kementerian Pertanian yang merupakan anggota BNPP ini dapat dijadikan sebagai piloting sinergi K/L.