POLITIK

Rizal Ramli Ingatkan Masyarakat Soal Bahaya Neoliberalisme

MONITOR, Jakarta – Ekonom Senior Rizal Ramli mengingatkan, ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita founding fathers berada di tengah sistem perekonomian dunia. Hal itu melihat adanya upaya segelintir elit pemerintah yang mencoba untuk membawa negara ini menerapkan praktik ekonomi neoliberal di Indonesia.

“Negara harusnya memainkan peranan pentingnya dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu sebabnya, kita harus melawan setiap upaya dan praktik yang hendak menerapkan ekonomi neoliberal di Indonesia,” kata Rizal dalam bincang bersama awak media, di Kediamannya, di Kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/4).
Masih dikatakan Rizal, ciri dari suatu negara menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme, yakni setiap kebijakannya selalu mengedepankan keuntungan bagi para pelaku usaha besar maupun asing, ketimbang para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cenderung banyak dirugikan.
“Neoliberalisme adalah faham ekonomi yang mengecilkan peran negara seminim mungkin, dimana paham ini menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas,” papar mantan menteri keuangan era Presiden Gus Dur.
Tidak hanya itu, Rizal juga menjelaskan ciri lain sistem ekonomi neoliberal yang sedang diterapkan suatu negara yaknk, selalu memotong subsidi dan menaikan harga barang dan jasa sesuai standar Internasional. Padahal, pendapatan rakyat jauh di bawah standar tersebut.
Ia mengatakan, selam Indonesia mengikuti model pembangunan neoliberal ala Bank Dunia, kondisi ekonomi tidak akan pernah tumbuh di atas 6,5 persen. Hal itu, kata Rizal, dikarenakan sangat bergantungnya pada utang luar negeri.
“Jika ekonomi tumbuh lebih dari 6,5 persen maka akan terkendala oleh utang yang semakin tinggi dan terjadinya overheating,” sebut dia.
Oleh karena itu, mantan kepala Bulog ini menekankan ketika suatu negara yang mulai menerapkan sistem ekonomi neoliberal maka anggarannya akan diprioritaskan untuk membayar pokok dan bunga utang (credits first).
“APBN 2018, Indonesia mengalokasikan anggaran mencapai Rp800 triliun atau hampir sepertiga hanya akan untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang . Dan angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, gaji, dan tunjangan pegawai Negari,” imbuhnya.
“Hal ini menegaskan kembali tekad kami untuk melawan penerapan kebijakan neoliberalisme di Indonesia, siapapun pembuat dan pelaksana kebijakan neoliberalisme di Indonesia akan kita lawan,” pungkas Rizal saat ditemani koleganya Kwik Kian Gie.

Recent Posts

Lanud Sjamsudin Noor Gelar Karya Bakti Lestarikan Warisan Sejarah Dirgantara

MONITOR, Banjarbaru - Jelang Peringatan Ke-79 Hari Bakti TNI Angkatan Udara Tahun 2026, Lanud Sjamsudin…

1 jam yang lalu

Kemnaker Gandeng GreatNusa dan Microsoft Siapkan Talenta AI Hadapi Perubahan Pasar Kerja

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS…

1 jam yang lalu

Waasops Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Satgas Penanggulangan Karhutla 2026, Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau

MONITOR, Jakarta - Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI, Marsda TNI M. Taufik Arasj, S.Sos.,…

3 jam yang lalu

Soroti Bentrokan Matraman, Pengamat: Konflik Individu Jangan Jadi Konflik Kelompok

MONITOR, Jakarta - Peristiwa bentrokan yang melibatkan sejumlah warga di kawasan Matraman menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut…

4 jam yang lalu

Jaksa Watch Desak Kejagung Audit Nasional Lelang Aset Sitaan Era Eks Jampidsus, Soroti Kasus PT Gunung Bara Utama

MONITOR, Jakarta – Jaksa Watch Institute (JWatch) mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan audit nasional terhadap…

6 jam yang lalu

UNIDO Jadikan Indonesia Contoh Praktik Terbaik Hilirisasi Industri

MONITOR, Jakarta - Strategi hilirisasi yang dijalankan Indonesia mendapat pengakuan dunia. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026,…

8 jam yang lalu