Prof Andalan Sambut Baik Penunjukan Soni Sumarsono sebagai Plt Gubernur Sulsel

MONITOR, Makassar – Pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatann(sulsel) nomor urut 3 Prof HM Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) menyambut baik terpilihnya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono akan menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang akan habis masa periodenya pada 9 April 2018 mendatang.

Juru Bicara Pasangan calon Gubernur Sulsel Prof Andalan, Khaerudin Nurman mengatakan Soni memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup dalam menjadi Plt Gubernur Sulsel, seperti saat  menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta . 

"Soni sukses menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta, pengalaman tersebut cukup untuk menjadi Plt Gubernur Sulsel," kata Elu sapaan akrapnya di Makasar, 5/4/2018.

Apalagi, lanjut Elu, Soni menjadi Plt Gubernur bukan kali pertama. Sebelumnya pria yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 22 Februari 1959 ini, sudah dua kali menjabat sebagai Plt Gubernur. 

Pertama, Sony di tunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, menggantikan Sinyo Harry Sarundajang yang masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara dua periode berakhir pada 20 september 2015 lalu. 

Sedangkan yang kedua, Soni di tunjuk sebagai Plt DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama, yang harus cuti kampanye karena kembali maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Atas pengalaman itu, tambah Elu, maka layak jika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Soni  menjadi Plt Gubernur Sulsel. Sebab Sulsel,  membutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman di bidangnya.   

Seperti diketahui, penunjukkan Soni sebagai Penjabat Gubernur Sulsel dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Soni Soemarsono akan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang akan habis masa jabatannya. 

Soni akan dilantik di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 9 April 2018 mendatang.

Untuk itu, Elu berharap, Soni sukses dalam menjalankan pemerintahan Sulsel selama menjadi Plt sehingga dapat memastikan seluruh elemen birokrasi di pemerintah Provinsi bersikap netral dalam Pilkada Sulsel.