Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Kerap Terima Curhatan, BPKN Tak Terima Konsumen Perumahan Merugi

MONITOR, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menuntut pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perumahan dan hak konsumen. Ini setelah marak terjadi ketidakadilan bagi para konsumen perumahan.

Diketahui, selama ini pengawasan pemerintah terhadap para pengembang masih belum maksimal sehingga merugikan pihak konsumen. Hal ini disampaikan Ketua BPKN Ardiansyah Parman saat acara Konferensi Pers, Rabu (28/3).

"Selama 3 tahun terakhir jumlah konsumen yang mengadu ke BPKN RI disektor perumahan terus meningkat. Adapun permasalahan yang dihadapi konsumen perumahan berspektrum luas," ujarnya.

Ia menambahkan, diantara masalah yang selama ini dikeluhkan konsumen, sebagai berikut. Pertama, mengenai insiden pembiayaan. "Wanprestasi oleh konsumen yang tidak melanjutkan pembayaran unit apartemen, sehingga mengakibatkan penarikan unit apartemen oleh pengembang (Kasus PT. Grand Banua)," terangnya.

Kedua, insiden ketidakjelasan status sertifikat. Keberadaan objek jaminan KPR berupa sertifikat tidak jelas untuk penghuni yang masih mencicil dan melunasi KPR (Kasus Violet Garden, Yellow Garden, Sentul City).

Ketiga, insiden ketidaksesuaian fasilitas umum. Lahan Perumahan/Apartemen yang seharusnya diperuntukan untuk Fasilitas umum/Fasilitas sosial digunakan untuk hunian (Kasus Perumahan Cluster Jasmine).

Keempat, insiden ketidaksesuaian izin lingkungan. Pembangunan Hotel/Apartemen di dalam lingkungan rumah susun tanpa melibatkan/persetujuan warga rusun (Kasus Rusun MT Haryono Residence) 

Kelima, insiden ketidakjelasan biaya pengelolaan dan layanan. Pengelolaan biaya luran Pemeliharaan Lingkungan (IPLI yang tidak transparan, kenaikan biaya IPL (Kasus Apartemen Green Park View, Apartemen Woodland Park).

Terakhir, insiden kelembagaan P3SRS bagi konsumen Rumah Susun dimana kondisi saat ini anggotanya mayoritas pihak pengembang. Dimana, anggota P3SRS yang mayoritas berasal dari pengembang (Kasus Rusun ITc Mangga Dua).

Recent Posts

PUPR Rampungkan Infrastruktur Pariwisata KSPN Wakatobi Sultra Tahap I

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penataan dan pengembangan…

30 detik yang lalu

Di Gelaran Hannover Messe 2024, Kemenperin Jalin Kerja Sama SDM Industri dengan Mitra Dunia

MONITOR, Jakarta - Peningkatan kerja sama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri merupakan…

36 menit yang lalu

Dissenting Opinion dari Tiga Hakim MK, DPR: Perlunya Perbaikan Kualitas Pemilu dan Pilkada

MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menyorti fakta adanya perbedaan pendapat (dissenting…

6 jam yang lalu

Halal Bihalal Dulur Cirebonan, Sejumlah Tokoh Kembali Suarakan Wacana Pembentukan Provinsi

MONITOR, Jakarta - Dulur Cirebonan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menggelar acara Silaturahmi dan Halal…

10 jam yang lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

MONITOR, Jakarta - Narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin…

11 jam yang lalu

Fadli Zon: Petani Indonesia Harus Lebih Sejahtera di Tangan Pemimpin Baru

Monitor, Jakarta - Anggota DPR RI Fadli Zon berharap ke depannya pertanian di Indonesia bisa lebih…

11 jam yang lalu