Halal Bihalal Dulur Cirebonan, Sejumlah Tokoh Kembali Suarakan Wacana Pembentukan Provinsi

MONITOR, Jakarta – Dulur Cirebonan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal (HB) di Aula Masjid Baiturrahman DPR/MPR RI pada Sabtu 27 April 2024.

Sejumlah Tokoh hadir dalam kegiatan tersebut antara lain : Dr. HR. Agung Laksono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden),  Laksamana TNI AL, Dr. Ade Supandi, (Mantan KASAL/Kepala Staf Angkatan Laut), H. Satori, S.Pd.I., M.M., (Anggota DPR  RI), Dr. Kardaya Warnika, (Anggota DPR RI), Ibu Selly Gantika (Anggota DPR RI), Ir. Ateng Sutisna, Prof. Komarudin Said, (Rektor Universitas Negeri Jakata (UNJ), Prof. Triyuni, (Mantan Rektor IIP, Direktur Program Pasca Sarjana, Universitas Mustofo Beragama).

Dalam kesempatan tersebut para Tokoh dan sesepuh dari Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) kembali menyuarakan wacana pembentukan provinsi yang mencakup wilayah pantura Jawa Barat itu.

Terkait usulan terbentuknya Provinsi yang mencakup wilayah Ciayumajakuning itu, Ketua Umum Dulur Cirebonan Prof. Rokhmin Dahuri mendukung karena sudah memenuhi segalanya, mulai dari ekonomi, manusia, dan kesiapan SDM nya.

“Kita akan mengikuti air mengalir karena sebenarnya Provinsi Cirebon Raya itu sudah dirintis sejak 10 tahun lalu. Akan lebih aktraktif dan lebih menjual kalau namanya Provinsi Cirebon  Raya,” ucap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu.

Dulur Cirebonan yang berdiri sejak tahun 70-an merupakan wadah yang digunakan oleh seluruh masyarakat asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan yang berada di Jakarta, untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong. “Karena itu, silaturahmi tidak boleh putus,” tandasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa Cirebon butuh sosok pemimpin yang memenuhi tiga kriteria. Yakni memiliki integritas, kapasitas, serta networking atau jaringan yang baik.

”Mudah-mudahan banyak tokoh muda dari wilayah Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon yang bermunculan untuk berkompetisi secara sehat dan profesional untuk menjadi wali kota dan bupati,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komarudin, M.Si menyatakan, kegiatan ini sangat baik dalam membangun silarurahmi. Saling mendorong, saling menguatkan keluarga wilayah Ciayumajakuning yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

“Harapan kita saling menguatkan, saling membesarkan untuk kita semua, dan saya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Dulur Cirebonan dibawah pimpinan Kang Rokhmin Dahuri,” ujarnya.

Terkait dibentuknya Provinsi Cirebon Raya, Prof. Komarudin mengatakan bahwa usulan terbentuknya Provinsi Cirebon Raya sudah lama, bahkan sebelum Provinsi Banten terbentuk semua ada isu-isu. “Kalau sekarang muncul lagi gagasan itu, saya sangat setuju dan mendukung, apalagi Pak Agung Laksono sudah memperkuat inisasi ini,” katanya.

Pemikiran-pemikiran ini, sambungnya, perlu dikembangkan. Dan dia sepakat dengan sebuatan Cirebon Raya daripada CIayumajakuning. Karena Cirebon ini, ungkapnya, mempunyai nilai sejarah yang kuat sebagai kota wali, sebagai pusat penyebaran Islam.

“Sehingga kalau dimunculkan Cirebon, maka dukungan secara sosiohistoris, sosioantropologis sangat kuat sekali. Saya berharap mudah-mudahan ini terus bergulir, berkembang dan tujuan utamanya tiada lain untuk mempercepat kemajuan di wilayah itu dan kesejahteraan masyarakannya,” terangnya.

Agung Laksono menjelaskan kembali terbentuknya Provinsi Cirebon Raya. Meski moratorium pemekaran daerah masih berlaku, ide-ide untuk memekarkan daerah terus bermunculan.  Tidak hanya Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayumajakuning, beberapa daerah sekitar seperti Tegal, Brebes, dan Pemalang juga bisa bergabung menjadi satu provinsi baru.

“Mungkin fisik di moratoriumkan, tapi pikiran tidak bisa dimoratoriumkan, tetap berkembang  terus. Sehingga ide Provinsi Cirebon Raya tidak keliru, utamanya di daerah dengan jumlah penduduk tinggi seperti Jawa Barat. Bahkan teman-teman dari Tegal, dari Brebes, ingin bergabung,” tegasnya.

Menurutnya, ide pemikiran menjadikan Cirebon sebagai Provinsi baru adalah pemikiran yang baik. “Apalagi jika landasannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan daerah,” katanya.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat sudah membangun infrastruktur yang baik di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan, waktu tempuh dari Jakarta ke Cirebon maupun sebaliknya tidak lebih dari tiga jam.

“Jika proyek kereta api cepat terus dikembangkan dan Cirebon menjadi salah satu titik persinggahan, saya yakin pantai utara (Pantura) Jawa akan semakin maju. Belum lagi proyek strategis lain seperti pembangunan Giant Sea Wall dari Banten sampai Madura,” kata tokoh senior Dulur Cirebonan ini.

Dengan rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Pemerintah Pusat, Agung menilai ide menjadikan Cirebon dan sekitarnya sebagai provinsi baru di Jawa sangat rasional. “Sehingga ide provinsi itu tidak keliru kalau dihidupkan kembali,” imbuhnya.

Agung berharap, ada kerja sama antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif bisa menghadirkan something new untuk warga Cirebon.  “Antara lain bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi angka kemiskinan,” bebernya.

Anggota DPR RI, H. Satori, S.Pd.I., M.M., menyatakan Cirebon Raya bisa menjadi provinsi baru. Tidak hanya Jakarta dan sekitarnya yang disebut Jakarta Raya, Bogor dan sekitarnya dengan sebutan Bogor Raya, serta Bandung dan sekitarnya yang dikenal sebagai Bandung Raya. “Cirebon dan sekitarnya juga bisa menjadi Cirebon Raya,” sebutnya.

Sementara itu, tokoh Cirebon, Brigjen (Purn) Temas mendukung usulan tersebut. Namun, dia mengingatkan hal itu tergantung bagaimana komitmen, perjuangan masyarakat mempersiapkan diri bagaiman strukturnya, anggaran dsb. “Kita harus bersatu padu mengusulkannya, kemudian pemerintah mengabulkannya,” kata Brigjen (Purn) Temas.

Temas berharap, dengan terbentuknya Provinsi Cirebon Raya, masayarakat bisa mandiri, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemudian, bagaimana menjalan pemerintahan yang amanah. “Sehingga terciptakan provinsi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya),” katanya.