MONITOR, Jakarta – Aktifis senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yudha Pratama menegaskan, sejumlah elemen mahasiswa ingin mendapatkan informasi langsung soal kerawanan konflik Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019 dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam).
Pernyataan Yudha itu disampaikan kepada wartawan disela-sela Diskusi Publik mengambil tajuk " Peran Pemerintah Dalam Mengawal Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan di Musim Pilkada dan Pemilu" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/3).
Diskusi publik ini dihadiri puluhan orang dari aktifis mahasiswa, pemuda dan organisasi kepemudaan (OKP) se-DKI Jakarta.
"Kalangan aktifis mahasiswa, pemuda dan OKP risau dan galau terhadap kerawanan konflik pada Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres dari Pemerintah khususnya Kemenpolhukam," ujar Yudha.
Yudha yang juga aktif di GP Anshor ini menambahkan, kalangan aktivis mahasiswa, pemuda dan OKP siap bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenpolhukam mengatisipasi kerawanan konflik pilkada, pileg, dan Pilpres.
"HMI DKI Jakarta memiliki jaringan yang kuat dengan rekan HMI di daerah. Kami ingin mengetahui tingkat kerawanan konflik Pilkada, Pileg, dan Pilpres," kata Yudha.
Menurut Yudha, tujuan dari diskusi publik ini adalah keinginan dari HMI DKI untuk mendapat penjelasan langsung dari Sekmenko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.
"Mahasiswa khawatir sekali akan terjadi konflik saat pilkada, pileg dan pilpres. Suhu politik di tahun ini sudah terasa panas dimulai dari 2017 saat Pilkada DKI, juga ada penganiayaan ulama dan pembacokan pendeta di Yogyakarta," ucap Yudha menambahkan.
Kalangan mahasiswa, pemuda dan OKP ingin pesta demokrasi yang dimulai Juni nanti, berlangsung aman, dan tertib untuk kemajuan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.