Polisi Bakal Gelar Operasi Mantap Praja Jelang Pilkada Serentak 2018

MONITOR, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan persiapan pengamanan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik antar masyarakat atau antar calon kepala daerah.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan dalam menghadapi Pilkada 2018, pihaknya akan melakukan pengamanan ketat untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam putaran pilkada. Salah satunya yakni dengan menggelar operasi Mantap Praja.

“Pilkada serentak ini, polri menggelar operasi dengan nama Mantap Praja. Kemudian kita sudah koordinasi dengan stakeholder terkait, TNI, Pemda, Bawaslu, Kemendagri, Kominfo, panwaslu, rapat bersama yang dipimpin Kemenkopolhukam, untuk menyamakan persepsi, kemudian menginventarisir masalah,” kata Tito di Nusantara II, kompleks parlemen, senayan, jakarta, Rabu (14/3).

Adapun personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan pilkada serentak itu melibatkan pasukan sebanyak 1.107.310 personel, dari Polri sebanyak 184.013 personel, dari TNI 99.559 personel, dan Linmas 823.738.

Tito menegaskan, dalam pengamanan tersebut nantinya ada pembagian tugas diantaranya ring satu, ring dua dan tiga, dan juga TPS yang dianggap aman, rawan, dan sangat aman. Kata dia, di daerah ada 13 calon tunggal dan itu relatif aman dan otomatis pengamanan akan kendor.

“Petugas akan kita kerahkan ke daerah yang kita anggap rawan. Dengan kekuatan ini kami merasa konfiden. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul sehingga pertarungan mungkin pendukung saja,” ujar Tito.

Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan mempersiapkan pasukan yang stand by baik dari Polri dan TNI. Polri sendiri akan siapkan Brimob sebanyak 41.333, dan TNI juga dipersiapkan. Bahkan diakuinya sejauh ini sudah melakukan latihan bersama.

Dikatakannya, untuk itu pada awal Mei nanti pihaknya akan melakukan apel Kasatwil untuk melihat kesiapan terakhir pasukan dalam menghadapi pengamanan Pilkada.

“Kita beruntung bahwa masa kampanye relatif panjang dari Februari sampai Juni. Sehingga dengan masa kampanye yang panjang, relatif mengaturnya mudah, dan dinamika masyarakat tidak fokus,” katanya.

Dia menambahkan peran dunia Informasi Teknologi seperti media sosial juga bisa menjadi saluran dalam berkampanye sehingga bisa mengurangi kampanye dengan mobilisasi masa yang sering memicu adanya gesekan antar pendukung dan rawan konflik.