Categories: NASIONAL

Komisi IX Desak Presiden Segera Tunjuk Kepala BKKBN yang Baru

MONITOR, Jakarta- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Jokowi untuk segera menetapkan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru. 

Pasalnya, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi, pemenang kompetisi global yang terjadi saat ini sangat ditentukan oleh SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa.

“Kepala BKKBN kan sudah beberapa bulan ini kosong. Saat ini dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Sebagai pelaksana tugas, tentu tidak semua kebijakan strategis dapat dikerjakannya,” kata Saleh kepada MONITOR, Jumat (9/3).

Menurutnya, selain pengendalian penduduk, masalah lain yang penting diperhatikan adalah bagaimana menjadikan BKKBN sebagai salah satu ujung tombak dalam kampanye pemenuhan gizi bayi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. 

Untuk itu, kampanye pemenuhan gizi ini diharapkan dapat mengurangi malnutrisi yang masih banyak ditemukan di beberapa daerah.

“Kampanye-kampanye tersebut diyakini dapat dilakukan secara massif karena BKKBN memiliki PLKB (petugas lapangan keluarga berencana) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Saleh.

Meski demikian, Saleh tidak begitu mempersoalkan mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden untuk mengisi kekosongan kepala BKKBN itu. Menurutnya, Selama pejabat yang akan ditunjuk memiliki kualifikasi, tentu ia akan senang bekerjasama dengannya. 

“Ini kan beda dengan KPPU yang mesti ada timsel dan ada proses di DPR. Ini murni hak dan kewenangan presiden. Semestinya tidak perlu lama untuk mengangkat pejabat baru. Yang penting jangan kosong seperti ini,” tegas Anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

3 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

3 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

11 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

17 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

19 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

19 jam yang lalu