Bantu Petani Agar Tidak Rugi, Kementan Bentuk Tim Serap Gabah

MONITOR, Garut – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menggelar panen raya padi di hamparan lahan seluas 764 hektare dari total 2.400 hektare di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018). Kegiatan tersebut digelar menyusul jatuhnya harga gabah di tingkat petani.

"Di sini tadi kami diskusi dengan petani turun Rp700 per kilogram," ujarnya sela acara. Katanya, tren tersebut turut terjadi di sejumlah sentra produksi, seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, di Sukabumi harga gabah mencapai Rp3.800 per kilogram.

Amran menambahkan, informasi tersebut diterimanya sejak kemarin (Senin, 5/2) pagi. Beberapa jam kemudian, jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat dan membentuk Tim Serap Gabah (Sergap). "Agar petani tidak rugi," jelasnya.

Tak sekadar itu, Amran juga langsung bersinergi dengan sejumlah instansi terkait yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), TNI, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Semua pihak kita ajak bersinergi untuk menyerap beras petani. Kita tidak boleh biarkan petani merugi, karena mereka adalah ujung tombak produksi," tegas Amran yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Bupati Garut Rudy Gunawan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab Garut.

Tim Sergap ditargetkan menyerap 2,2 juta ton beras petani atau setara 4,4 juta ton gabah. Temponya hingga Juni 2018. "Ini sudah menjadi keputusan," katanya. Bahkan, dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait.  Amran menjelaskan, ada empat skema harga pembelian gabah tersebut yang terdiri dari kualitas, harga pembelian pemerintah (HPP), fleksibilitas, dan komersiil. 

"Harga di luar kualitas. Maksudnya, kadar air tinggi, Bulog tidak bisa serap. Kita langsung memasang 30 persen. Permentan sudah kami keluarkan. Kalau kadar airnya tinggi, kita langsung beli," terangnya terkait skema kualitas.

Kalau fleksibilitas, nilainya 10 persen di atas HPP. Sedangkan komersiil, harganya tergantung hasil diskusi Bulog dengan Tim Sergap dan petani. "Jadi tidak ada celah petani dirugikan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasdam III / Siliwangi, Brigjen TNI Yosua Pandit mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi petani untuk terus berproduksi. "Pendampingan dengan TNI terus dimaksimalkan dan dimanfaatkan," ujarnya.

Dia pun menyampaikan kepada seluruh instansi, baik Kementan, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Kodam III/Siliwangi. Apresiasi turut diutarakannya untuk PPL dan Bulog atas sinergi yang terbangun.

Sedangkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf menerangkan, gejolak harga pangan di Indonesia terjadi akibat masalah kelola distribusi. "Kalau didukung manajemen distribusi bagus, tidak perlu ada persoalan di tingkat end user (konsumen) terkait harga dan pasokan.

Dirinya lantas membandingkan dengan Jepang. Di "Negeri Matahari Terbit", surplus beras cuma 1 juta ton yang berasal dari total produksi dikurangi jumlah konsumsi nasional. "Dan tidak ada masalah harga di konsumen, karena manajemen logistik," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan turut membenahi manajemen logistik dan rantai pasok pangan, agar tidak ada lagi gejolak harga. "Jangan ada yang ganggu beras yang dihasilkan petani kita," pungkasnya.