PEMERINTAHAN

Perencanaan Program Kehumasan, Karocan Kemenag: Kolaborasi, Jangan Ada Ego Sektoral

MONITOR, Jakarta – Peningkatan citra Kementerian Agama (Kemenag) tidak terlepas dari proses perencanaan maupun implementasi program yang dilakukan. Kepala Biro Perencanaan (Karocan) Kemenag Muhamad Iqbal menyampaikan, dalam proses ini perlu dilakukan kolaborasi lintas bidang maupun satuan kerja.

“Dalam proses perencanaan dan implementasi anggaran kehumasan, tidak cukup hanya dibebankan pada DIPA Unit Sekretariat Jenderal. Tapi juga perlu dianggarkan dari DIPA unit lainnya. Jangan ada ego sectoral untuk kepentingan bersama,” ujar Karocan Muhamad Iqbal di Bandung, Rabu (1/5/2024).

Iqbal yang hadir di Bandung sebagai salah satu narasumber dalam Rakornas Kehumasan Kemenag 2024 yang digelar Biro Humas Data dan Informasi Kemenag.

Dalam forum yang dihadiri Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi dan Pranata Humas dari unit eselon I, Kanwil, dan PTKN ini, Iqbal menyampaikan bahwa kesediaan untuk melakukan kolaborasi perencanaan kehumasan harus disadari dan dilakukan oleh seluruh satuan kerja Kemenag.

“Kalau hanya mengandalkan penganggaran kegiatan kehumasan yang ada di Unit Kehumasan, itu jelas tidak cukup. Karena secara anggaran, “komponen kehumasan” yang berada dalam Program Dukungan Manajemen tidaklah memadai. Karenanya, perlu dianggarkan secara bersama-sama di seluruh unit kerja,” ungkapnya.

“Misalnya, di kegiatan terkait dengan Pendidikan Islam, Haji, Bimas Islam, Bimas Kristen dan sebagainya, perlu memasukkan kehumasan sejak dalam proses perencanaan penganggarannya sebagai komponen penting dalam kesuksesan kegiatan. Konsep kolaborasi ini juga berlaku untuk semua, termasuk juga transformasi digital,” lanjut Iqbal.

Kolaborasi ini perlu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan layanan informasi publik yang lebih komprehensif dan masif. “Apalagi Kemenag menggunakan Single Narrative Communication sebagai strategi komunikasinya. Dengan pendekatan ini, proses komunikasinya tentu saja harus dilaksanakan secara terpadu. Jadi, pasti lebih efektif dan efisien kalau dari sejak perencanaan dilakukan kolaborasi,” kata Iqbal.

“Ini yang telah kami lakukan di tingkat pusat. Hal serupa, semestinya dapat dilakukan oleh Kabag TU untuk berperan dalam mengoordinasikan kolaborasi perencanaan dan implementasi program kehumasan dengan bidang lainnya di Tingkat kanwil,” tandasnya.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

12 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

3 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

3 hari yang lalu