KPK Ibukota Terapkan Pendekatan Pre-emptive

MONITOR, Jakarta – Korupsi semakin nyata menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, semua elemen bersatu memerangi 'penyakit' korupsi dari sendi-sendi kehidupan.

Jika selama ini kita mengenal satu-satunya lembaga anti rasuah yaitu KPK atau singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kini Pemprov DKI Jakarta juga memiliki lembaga KPK.

KPK yang dimaksud yakni Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibukota Jakarta. Lembaga ini dibentuk, dalam tupoksinya adalah melakukan pendekatan Pre-emptive dalam melakukan pencegahan korupsi.

"KPK-Ibukota akan menekankan pada pendekatan Pre-emptive dalam melakukan pencegahan korupsi, yang sifatnya lebih aktif untuk menimbulkan efek jera," jelas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan lembaga tersebut, Rabu (3/1/2018).

Adapun komposisi KPK-Ibukota ini, diketuai oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Sementara anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan peneliti ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati dan Muhammad Yusuf, mantan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pemerintahan sebelumnya.

"Dengan keahlian dan pengalaman mereka, besar harapan kami dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis," harap Anies.

Perlu diketahui, selama ini ada dua tipe pendekatan utama dalam menanggulangi korupsi yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pencegahan korupsi secara preventive yaitu mencegah terjadinya korupsi yg belum terjadi dg menutup potensi terjadinya korupsi. Sementara tindakan represif atau tindakan pemberantasan korupsi dilakukan dengan menindak kasus korupsi yang memang nyata telah terjadi.

Sementara tindakan pre-emptive, tidak hanya mencegah terjadinya korupsi secara pasif seperti dalam tindakan preventive tetapi mencegah dengan sekaligus melakukan pemaksaan kedisiplinan (enforcing to compliance).