Pemerintah dan DPR didorong untuk Reformasi Sektor Bea dan Cukai

MONITOR, Jakarta – Nasional Corruption Watch (NCW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi di tubuh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yakni dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan perombakan.

"Kami mengusulkan kepada presiden agar memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," jelasnya saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (26/12). 

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Forum Praktisi Hukum Indonesia Arief Rachman mengatakan sejauh ini kinerja Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) justru sangat baik. Arief menyebut Target pendapatan DJBC justru bagus yaitu dengan capaian pendapatan hingga 97-98 % dari target 2017 sebesar Rp 189,1 triliun.

"Kenapa yang kecil-kecil justru dipersoalkan, harusnya yang melesetnya jauh itu yang perlu dikritisi," katanya kepada MONITOR, Selasa (26/12).

Menurut Arief jika ingin mendongkrak penerimaan dari sektor bea dan cukai, Pemerintah dan DPR harusnya segera merumuskan perubahan atau reformasi terkait jenis-jenis barang yang harus dikenakan cukai

"Karena kalau tidak direformasi maka perolehan pendapatan dari Bea dan cukai tidak akan naik," tandasnya.

"Performance kinerja DJBC dibawah kepemimpinan Heru Pambudi terbilang cukup baik dan memuaskan. Makanya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor cukai makanya harus berbarengan dengan reformasi kebijakan cukai," pungkasnya.