Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Kementan Raih Peringkat ke 4 Penghargaan KIP

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meraih peringkat ke 4 Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori kementerian dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Pemeringkatan Keterbukaan Informasi hanya diberikan untuk 10 peringkat pada setiap kategori.

Penganugerahan pemeringkatan ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (21/12). Hadir Sekretaris Jenderal Kementan, Hari Priyono selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementan untuk menerima penghargaan tersebut dan Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Suwandi selaku PPID Utama.

Pada kesempatan ini, Wapres, Jusuf Kalla mengungkapkan pemeringkatan bagi kementerian atau lembaga yang masuk 10 besar peringkat Keterbukaan Informasi ini karena adanya keterbukaan memberikan informasi yang akurat, tepat dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian berperan besar meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Pentingnya keterbukaan informasi membuat masyarakat jadi semakin tahu betul tentang semua informasi untuk menjadi maju,” ungkap Jusuf Kalla.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Hari Priyono mengatakan perolehan peringkat ke 4 Keterbukaan Informasi ini menunjukkan Kementan yang dipimpin Mentan Andi Amran Sulaiman telah mengalami peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyampaikan dan melayani permohonan informasi publik. Bahkan Kementan mampu meningkatkan juga pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan sebaik-baiknya. 

“Ini prestasi yang patut dibanggakan, Karena di tahun 2016 Kementan menempati peringkat ke 7 dari 34 kementerian,” kata Hari.

Menurut Hari, peringkat Keterbukaan Informasi yang diraih ini juga membuktikan kinerja Kementan tidak hanya berhasil meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor serta menstabilkan harga pangan maupun sejak 2016 sudah wujudkan swasembada beras, cabai, bawang merah dan 2017 sudah swasembada jagung. Akan tetapi Kementan juga berhasil melakukan perubahan di segala hal.

“Misalnya di tahun 2017 ini Kementan juga telah meraih dua penghargaan TOP IT yaitu penghargaan untuk kategori TOP IT Implementasi on Ministry 2017 dan kategori TOP IT Leadership 2017 dari Majalah Itech dan penghargaan Anti Gratifikasi dari KPK. Kemudian pada aspek pengelolaan keuangan sudah WTP. Peroleh sederet penghargaan ini tentu tidak mudah, tapi didapat karena kerja nyata,” jelasnya.

Untuk diketahui, KIP RI melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi berdasarkan 3 variabel penilaian yakni Self Assessment Questinnaire (SAQ), Visitasi Lanjutan Acak (VLA) dan Visitasi. Setelah melalui tahapan pertama lolos SAQ. Kemudian masuk tahapan visitasi lanjutan acak (VLA), dengan menhasilkan berbagai variabel penilaian.

Selanjutnya, dari 10 kementerian/lembaga yang lolos tahapan VLA dilakukan tahapan visitasi. Tahapan visitasi kepada Kementerian Pertanian telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2017.

Recent Posts

Dosen UIN Jakarta: Relasi Kuasa yang Tak Sehat jadi Akar Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

MONITOR, Brebes - Dosen Sekolah Pascasarjana sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu…

21 menit yang lalu

Pengasuh Pesantren se-Kabupaten Brebes Deklarasikan Komitmen Anti Kekerasan Seksual

MONITOR, Brebes - Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan…

44 menit yang lalu

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

12 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

12 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

15 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

15 jam yang lalu