Mendagri Dorong Pemda Terapkan e-Planing, Ini Alasannya

MONITOR Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah untuk menerapkan e-planning. Penerapan e-planning ini dinilai sangat penting, agar tata kelola keuangan daerah benar-benar akuntabel. Terlebih, dalam perencanaan anggaran agar bisa lebih fokus dan orientasinya pada hasil.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin. Tjahjo mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Mendagri tertanggal 10 Oktober 2016, yang isinya mendorong seluruh Pemda menerapkan e-planning.

"Telah dikeluarkan Surat Mendagri tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya pemerintah daerah agar menerapkan aplikasi e-planning dalam perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten kota," ujar Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Mendagri tertanggal 21 Juni 2017 yang menekankan agar DPRD benar-benar memahami esensi fungsinya sesuai dengan Pasal 96 dan 149 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak hanya itu, untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD, uang kehormatan dan transportasi anggota DPRD  telah tingkatkan.

"Kami mohon anggota DPRD itu punya kantor, kantornya ya dikantor DPRD. Kantornya DPRD tidak di ruang kerja SKPD-SKPD yang ada," tegasnya.

Tjahjo menyatakan, sejauh ini berdasarkan hasil monitoring Kemendagri,  banyak SKPD yang mengeluh. Dari laporan SKPD, tamu terbesar mereka adalah para anggota DPRD. Kepada para kepala daerah, Tjahjo juga meminta agar berani mengevaluasi para kepala SKPD yang kerjanya melempem.

"Saya kira itu kepada Gubernur, Bupati Walikota juga harus berani. Kalau perlu SKPD dipanggil tiap 3 bulan sekali. Apa program anda, apa report anda, kalau enggak mampu ganti saja, di Plt-kan saja. Soal Plt itu 5 tahun enggak ada masalah," ujarnya.