KKP Turut Jaga Kedaulatan Laut Internasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut menjaga kedaulatan Indonesia di tingkat internasional, antara lain, dalam memberantas pencurian ikan dan mengutamakan kebijakan yang berpihak pada nelayan nusantara.

"Ini laut kita seharusnya untuk kita, masyarakat Indonesia. Ini kok seenaknya saja para maling mengambil jatah kita, ini tentu tidak bisa dibiarkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rilis di Jakarta, Senin (18/12).

Menteri Susi mengingatkan bahwa bila sumber daya ikan dicuri oleh pihak luar nanti Indonesia tidak mendapat apa-apa sehingga hal tersebut harus dijaga karena stok di Tanah Air terus makin bertambah.

Menteri Susi juga mendukung hasil Konferensi Tingkat Menteri di Argentina, 10 hingga 13 Desember 2017, yang sepakat untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan Indonesia berupa pemberantasan praktik "Illegal, Unregulated, and Ureported (IUU) Fishing" dan peninjauan ulang penerapan subsidi perikanan.

Sebagaimana diberitakan, subsidi yang diberikan pemerintah di dalam sektor perikanan perlu benar-benar difokuskan pada nelayan tradisional untuk mengangkat harkat kesejahteraan mereka dan anggota keluarganya.

"Kami menilai, hanya sekitar 16 persen dari total subsidi perikanan dari pemerintah Indonesia yang sampai pada nelayan tradisional skala kecil," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Menurutnya, sekitar 90% subsidi perikanan diberikan secara ekslusif pada industri perikanan skala besar yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebih.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen kuat untuk melindungi perikanan skala kecil melalui Pedoman FAO tentang Perlindungan Perikanan Skala Kecil dalam Konteks Mengurangi Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Tahun 2014. Pendekatan hak asasi manusia menjadi jiwa dari upaya perlindungan perikanan skala kecil.

Tentang subsidi BBM ini, pihaknya mencatat dari 90 persen rumah tanggal nelayan, 60 persen pengeluaran produksinya didominasi oleh kebutuhan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Namun, keberadaan Permen ESDM No. 6 Tahun 2014 yang membolehkan kapal 30 GT mendapatkan subsidi solar telah berdampak pada terjadinya penimbunan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Marthin berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi dapat terlihat dengan jelas antara nelayan skala kecil dan industri perikanan skala besar ini akibat dari distribusi subsidi perikanan yang tidak adil tersebut.

Sebelumnya, Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaska bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia dengan menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.