Categories: NASIONALPOLITIK

Ketum PKB: Pernyataan Donald Trump Harus Dilawan

MONITOR, Jakarta – Pengakuan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas status kota Jerusalem sebagai Ibukota Israel menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Di Indonesia, pihak pemerintah hingga tokoh penting negeri ini turut mengecam perihal sikap AS.

Salah satunya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia menilai posisi AS selama ini terhadap konflik di Timur Tengah selalu penuh ambigu, berstandar ganda, provokatif.

"Tidak ada hal yang bisa membenarkan rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerussalem," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Monitor, Kamis (7/12).

Secara hukum, Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel-Palestina telah menetapkan bahwa penyelesaian status Jerusalem secara permanen adalah pada perundingan antara Israel-Palestina sendiri. Semua "penyelesaian" di luar kerangka itu berarti pencaplokan, aneksasi, agresi, perampasan kedaulatan negara lain secara kasar. Bahkan negara Palestina pun mematuhi perjanjian Oslo.

"Kami memprotes keras pernyataan dan rencana Trump-AS ini. Ini menjadi provokasi yang akan membangkitkan lagi keresahan dan kemarahan di Timur Tengah, yang ternyata tak pernah damai akibat campur tangan tak bertanggung jawab AS," tegas politisi yang akrab disapa Cak Imin ini.

Terkait hal itu, Cak Imin meminta pertanggungjawaban Duta Besar AS di Indonesia Joseph R. Donovan Jr untuk menjelaskan masalah tersebut kepada publik. Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk memprotes keras pernyataan Donald Trump.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan internasional, baik melalui PBB maupun OKI untuk menggelar sidang menolak kebijakan sepihak Trump demi terpeliharanya koeksistensi damai di Palestina serta terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah," imbuhnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

46 menit yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

5 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

6 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

11 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

11 jam yang lalu