Categories: BERITAPERISTIWA

Kesatuan Pengelolaan Hutan Berhasil Kendalikan Karhutla

MONITOR, Jakarta – Sampai dengan Oktober 2017, total luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menurun sebesar 65,68% dibandingkan dengan tahun 2016. 16,99% diantaranya terjadi di Hutan Produksi yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hal ini dikemukakan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan pada acara Evaluasi Kegiatan Pengendalian Karhutla Tahun 2017, dan Rencana Kegiatan Pengendalian Karhutla Tahun 2018 pada Tingkat KPH (KPHP, KPHL, dan KPH Perum Perhutani), di Bogor tanggal 4 – 6 Desember 2017.

“Secara keseluruhan capaian kegiatan dalkarhutla tahun 2017 cukup memuaskan. Keberhasilan penanganan karhutla tahun 2017, dikarenakan adanya kebijakan dan paradigma baru dalam pengendalian karhutla, pemerintah mengedepankan upaya pencegahan dengan memobilisasi peran stakeholder di tingkat tapak, seperti penguatan peran KPH”, ungkap Raffles. 

Pembentukan Brigdalkarhutla sebanyak 50 regu di KPH sejak tahun 2015 telah meningkatkan jangkauan dalkarhutla hingga tingkat tapak, sehingga luas karhutla dapat menurun drastis. Raffles juga menyampaikan apresiasi atas peran KPH dalam pengendalian karhutla 2017. “Peran KPH sangat signifikan dalam membantu pencapaian ini. Kami akan terus mendukung peran KPH melalui penguatan kelembagaan dan sarpras karhutla,” tegas Raffles. 

Tahun 2017, KPH-KPH yang sudah dibentuk telah melaksanakan apa yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana KPH baik KPHP, KPHL, dan KPH Perum Perhutani dimandatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi serta sarana prasarana di bidang dalkarhutla. 

Acara ini juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan di tingkat pengelola dalam menghadapi tantangan kejadian karhutla tahun 2018, dan untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan untuk mendukung kebijakan dan strategi dalam penanganan karhutla tahun 2018.

“Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan selama tiga hari ini, KPH-KPH yang telah dibentuk sangat membutuhkan penguatan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan”, Raffles menyimpulkan.

Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 21.00 WIB (5/12/2017), tidak terpantau hotspot pada satelit NOAA, sedangkan pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau satu hotspot di Provinsi Sumatera Selatan. 

Dengan demikian, selama 1 Januari – 5 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.556 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.792 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.236 titik (32,59 %). Sedangkan total 2.356 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ?80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.813 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.457 titik (38,15 %).

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

4 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

4 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

8 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

9 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

14 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

14 jam yang lalu