Categories: EKONOMIKEUANGAN

Kepuasan Publik Terhadap JKN Rata-rata Diatas 70 Persen, Dirut BPJS Belum Puas

MONITOR, Jakarta – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) Fachmi Idris mengatakan, kendati tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatab Nasional (JKN) lewat BPJS-K sejak tahun 2014 rata-rata di atas 70%, dirinya belum merasa puas dan akan terus melakukan peningkatan.

Demikian ia sampaikan dalam diskusi edia Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Kupas Tuntas Layanan JKN", yang berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (7/12).

Menurutnya, peningkatan layanan kepada publik mutlak diperlukan ditengah tuntutan yang tinggi dalam segi jumlah peserta maupun jenis penyakit yang ditangani.

"Faktanya, tak ada layanan publik yang bisa memuaskan 100% customernya karena tingkat kepuasan setiap orang berbeda. Dari 186 juta peserta JKN-KIS, pasti ada beberapa orang yang tidak puas," ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan, bukan berarti dengan semakin besar kepersertaan mengabaikan peserta yang terlayani dan sudah merasakan manfaat JKN.

Saat ini, total pemanfaatan JKN-KIS sejak tahun 2014 sampai 2017 mencapai 552,9 juta pemanfaatan. Artinya, dalam sehari ada 415 ribu pemanfaatan JKN-KIS, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun di rumah sakit.

Dalam tiga tahun pemerintah Jokowi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cukup menonjol di sektor kesehatan.

Tahun 2016 kepuasan peserta atas layanan BPJS 78,6%. Adapun indeks kepuasan fasilitas kesehatan mencapai 76,2%.

Hingga 2019 mendatang, diharapkan tingkat kepuasan publik layanan JKN mencapai 80% dan 85 % untuk fasilitas kesehatan.
 

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

54 menit yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

5 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

6 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

11 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

11 jam yang lalu