Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Laris di Pasaran, Kemenperin Siap Kembangkan Inovasi di Sektor Makanan

MONITOR Jakarta – Dalam upaya mendongkrak daya saing IKM nasional di pasar MEA, kompetensi tenaga kerja perlu terus ditingkatkan agar produktivitasnya juga meningkat. Hal demikian diucapkan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.

Gati menyatakan, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Kami memiliki konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah tersebut merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/12).

Senada dengan Gati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa pihaknya terus menciptakan kemitraan dan membangun rantai pasok industri melalui pembinaan dan peningkatan kemampuan antara IKM dengan industri besar.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi produk impor dan lebih mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” tegasnya.

Di samping itu, menurut Airlangga, dalam pengembangan teknologi digital di sektor industri, pemerintah Indonesia dan Singapura telah sepakat bersinergi pada tahun depan untuk memasarkan komoditas yang paling laris dan banyak dipasarkan secara lebih luas melalui online, seperti makanan dan minuman.

“Kami akan kembangkan innovation center dan safety food, salah satunya untuk inovasi kemasan dan daya tahan. Sehingga memiliki standar produk yang sama agar bisa dikirim ke pasar ASEAN dan lainnya. Jadi, kami mendorong ini tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga IKM,” papar Airlangga.

Kemenperin mencatat, jumlah IKM terus mengalami pertumbuhan, di mana pada tahun 2015 sebanyak 3,68 juta unit usaha, naik menjadi 4,41 juta unit usaha tahun 2016, dan pada triwulan II tahun 2017 mencapai 4,59 juta unit usaha.

Selanjutnya, nilai tambah IKM dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2015 mencapai Rp439,86 triliun, naik menjadi Rp510,88 triliun pada tahun 2016, dan pada triwulan II/2017 sebesar Rp540,88 triliun.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

9 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

9 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

13 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

14 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

18 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

19 jam yang lalu