Rangkul Kyai, PPP Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2019

MONITOR, Surabaya – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertekad merangkul para kiai demi mengincar posisi tiga besar pada pemilihan umum (Pemilu) nasional tahun 2019.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, saat membuka Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur di Surabaya.

"Sekali PPP meraih posisi tiga besar dalam sejarah pemilu nasional dengan multipartai di Indonesia, yaitu pada Pemilu tahun 2009," kata Romi

Setelah tahun 2009, peringkat PPP pada Pemilu nasional terus merosot, yaitu menempati urutan 4 dalam Pemilu tahun 2004, peringkat 6 dalam Pemilu tahun 2009, dan semakin melorot ke peringkat 9 dalam Pemilu 2014.

Romy berharap untuk Pemilu tahun 2019, Romy, jajaran partai dari level bawah hingga atas bekerja keras agar seluruh kader dapat mengembalikan peringkat PPP ke posisi tiga besar.

"Caranya adalah dengan merangkul seluruh kiai, tidak terkecuali sejumlah kiai yang pernah memecah suara PPP," katanya seperti yang dilansir pada MONITOR, Minggu malam (3/12).

Menurutnya, kiai yang pernah bergabung di PPP dan kemudian bergabung atau mendirikan partai politik lain berarti memiliki banyak umat.

"Itu artinya kita harus merangkulnya kembali ke PPP," tuturnya.

Romy berharap mesin partai bisa berjalan maksimal untuk menghadapi pesta politik, baik pada tataran daerah yaitu Pilkada serentak 2018, maupun Pemilu 2019. Oleh karenanya, menurutnya target tiga besar di tingkat nasional harus diperjuangkan bersama-sama oleh kader PPP.

"Dalam waktu dekat kita akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak di tahun 2018, serta pemilihan Presiden yang pendaftarannya sudah dibuka mulai Agustus 2018 hingga April 2019," katanya.

Karenanya, untuk meraih banyak suara dalam menyukseskan semua pemilihan secara langsung tersebut, PPP butuh merangkul para kiai yang memiliki banyak umat.

"Kita harus berdamai dengan sejarah. Kiai-kiai yang pernah menyebabkan suara PPP berkurang harus kita rangkul kembali. Karena kalau memaksakan kader sendiri yang tidak punya elektabilitas, sama saja mengirim orang yang tidak punya keahlian berperang ke medan tempur," pungkasnya.