Categories: NASIONALPOLITIK

Peneliti: Pilkada Sumsel Bisa Deadlock, Partai dan Kandidat Saling Kunci

MONITOR, Jakarta – Hingga sebulan jelang pendaftaran peserta Pilkada di KPUD Sumatera Selatan, sepekulasi yang muncul di ruang publik kian dahsyat. Bahkan dikatakan banyak bermunculan pengamat baru dan spekulan politik yang berlatar belakang tidak jelas namun menyajikan analisis-analisis instan, mentah, prematur dan mendahului proses politik yang tengah terjadi. Para 'amatiran' tersebut juga dengan mudah "menebak pasangan calon dan koalisi partai yang akan mengusung bukan menebak siapa yang akan menang".

Seolah tak mau kalah, para 'analis jejadian' baik dari kalangan yang mengaku akademisi maupun wartawan yang bekerja di media massa turut meramaikan spekulasi dengan menulis kemungkinan pasangan-pasangan yang akan maju dan yang akan gugur. Pada satu dua analisa kesimpulannya masih bisa diterima akal sehat tetapi pada analisa yang dengan sengaja ditulis untuk "memenuhi pesanan pembayarnya terlihat betul dipaksakan. Bahkan bukan satu dua analis menggiring pilkada Sumsel seolah akan terjadi head to head dua pasang atau malah hanya satu pasang melawan kotak kosong".

Menanggapi persoalan tersebut, peneliti Lembaga Survei Konsep-Indonesia, Katibul Umam menilai fenomena itu sebagai hal biasa. Menurutnya, gossip politik dan perbincangan politik di berbagai levelnya memang akan menghangat bahkan bisa memanas jelang pendaftaran ke KPUD juga saat mulai masa kampanye. Apa yang terjadi di Sumsel sekarang adalah bagian dari kesemarakan pilkada. 

“Sejauh yang kita amati sekarang ini, suasana pilkada Sumsel cukup kondusif. Kalau ada banyak isu dan gossip politik sepanjang tidak destruktif dan memunculkan pelanggaran hukum, itu sah-sah saja,” ujarnya saat ditemui wartawan seusai ia melepas fasilitator FGD pilkada di Palembang, Senin, 4 Desember 2017.

Katibul Umam menyatakan, ujung Pilkada Sumsel sekarang ini masih abstrak. Kondisi seperti itu pasti akan memunculkan spekulasi. Diakuinya ada calon yang sudah dapat dukungan parpol tapi belum jelas siapa pasangannya. Padahal tidak bisa calon melenggang sendirian, tidak ada pasangannya. Disebutnya saja pasangan calon, itu artinya harus berdua. Lalu ada yang sudah berpasangan tapi belum lengkap syarat kursi dukungannya. 

“Pasti akan muncul spekulasi, coba jelaskan siapa pasangannya Ishak Mekki? Siapa pasangannya Dodi Reza Alex? Partai apa yang melengkapi syarat jumlah kursi untuk pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya? Lalu siapa pasangan Aswari dan Juga Giri? Apa saja partai prngusingnya? Semua masih tanda tanya, tentu hal demikian akan menjadi perbincangan publik,” ujarnya.

Katibul Umum mengingatkan, bukanlah hal mudah membangun pasangan calon, tidak gampang mengintegrasikan calon, demikian juga integrasi timses dan segala tek-tek bengek lainnya termasuk soal pendanaan dan pembagian kerja pemenangan. “Jadi jangan dikira kalau sudah dapat surat dukungan lantas semua beres, nggak itu. Dengan siapa pasangannya? Itu nanti dalam surat pengusungan wajib ditulis pasangannya. Jadi sepanjang belum ada janur melengkung, belum pasti itu perbikahan terjadi, begitu kira-kira,” jelasnya.

Katibul Umam menyatakan kemungkinan terjadinya deadlock. Karena alotnya proses negosiasi politik sangat mungkin terjadi kebuntuan. Satu sama lain saling kunci sehingga butuh waktu lebih untuk sampai ke tingkat ideal. Pada posisi seperti itu mungkin saja proses lobby politik akan ditarik ke level petinggi partai di Jakarta. 

“Kalau sudah Jakarta yang memutuskan, bisa saja peta berubah. Itu karena pertimbangan di pusat bicaranya pilkada secara nasional, jadi kepastian peserta pilkada Sumsel sangat mungkin baru fix beberapa saat jelang daftar ke KPUD,” tutupnya.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

7 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

7 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

16 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

17 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

21 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

22 jam yang lalu