Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Kemendikbud Gandeng TNI Perluas Akses Pendidikan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerjasama dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Ini dilakukan, dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Daerah 3T).

Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan penandatangan nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 4 Desember 2017. 

“Kerjasama dengan TNI sebenarnya sudah berjalan lama. Negara harus hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam memberikan pelayanan prima melalui perluasan akses dan peningkatan mutu. Hari ini kami bersama TNI bekerjasama untuk memberikan layanan pendidikan, khususnya di Daerah 3T, dan memberikan layanan dalam menjalankan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)," ujar Menteri Muhadjir usai acara penandatanganan nota kesepahaman.

Mendikbud menjelaskan, kerjasama ini sebetulnya sudah berjalan lama. "Nota kesepahaman ini hanya bersifat menguatkan saja," jelasnya.

Mendikbud mencontohkan, keberhasilan peran TNI seperti kerjasama masyarakat dan dinas pendidikan bersama-sama Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang berhasil mengembalikan ribuan anak putus sekolah untuk ke sekolah.

Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 36/XXI/NK/2017 dan Nomor KERMA/45/XII/2017, terdiri dari 1) program layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 2) program layanan pendidikan dasar dan menengah, 3) program layanan kebahasaan, 4) program layanan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, 5) program layanan penelitian dan pengembangan, 6) program layanan kebudayaan, 7) program penguatan pendidikan karakter, 8) program penguatan bela negara, dan 9) program peningkatan kompetensi keguruan personel TNI di Daerah 3T.

“Dalam melakukan perluasan akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan penting dilakukannya kerjasama dan koordinasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentara bisa membantu berbagai kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi jangan disalahartikan dengan masuknya tentara ke sekolah, ini bukan militerisasi di sekolah,” jelas Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, kerjasama Kemendikbud dan TNI merupakan wujud kerjasama yang baik antar lintas kementerian dan lembaga pemerintahan untuk menghadirkan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Tentara dapat membantu pendidikan dan kebudayaan di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu juga TNI dapat membantu dalam penguatan pendidikan karakter, dan penanaman semangat bela negara kepada siswa. Tetapi sekali lagi ini bukan militerisasi di sekolah,” tutur Mendikbud.

Mendikbud berharap dengan terjalinnya kerjasama ini dapat memberikan semangat kepada para pelaku pendidikan dalam bekerjasama memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. “Kita dapat bergandeng tangan dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ini ikhtiar yang harus kita lakukan untuk memberikan masa depan yang cerah untuk anak bangsa,” pungkas Mendikbud.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

9 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

9 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

19 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

19 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

23 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

1 hari yang lalu