MONITOR, Klaten – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menilai program perhutanan sosial harus diimbangi dengan pemberian pelatihan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Saat meninjau lokasi perhutanan sosial di Desa Gunung Gajah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (30/11) kemarin, Hermanto menilai masyarakat di sekitarnya harus mendapatkan pelatihan untuk peningkatan skill dalam mengelola lahan. "Perhutanan sosial penting untuk menambah aset. Namun program perlu tambahan skill untuk menghasilkan produk perhutanan," ungkap Hermanto.
Politisi PKS ini pun mendorong pemerintah untuk lebih serius memberikan pelatihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan izin kawasan perhutanan sosial "Ini harus didorong agar pemerintah memberikan skill bagi masyarakat yang ingin mendapatkan izin kawasan perhutanan soaial ini agar ada optimalisasinya," tuturnya.
Bagi Hermanto, ini harus menjadi perhatian pemerintah supaya perhutanan sosial ini harus memberikan efek bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Disamping itu, semangat masyarakat Klaten terhadap program perhutanan sosial ini cukup tinggi sehingga ini harus menjadi faktor yang mampu mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan pada masyarakat.
Selain pemanfaatan kawasan hutan sebagai area penanaman, perhutanan sosial juga akan dikolaborasikan dengan industri pengolahan sumber daya hutan agar produk yang dihasilkan petani dapat berorientasi ekspor.
Sumber: DPR.go.id
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…
MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…
MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…
MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…