Mendagri: Praktik Uang dalam Pilkada Harus Ditindak Tegas

MONITOR, Jakarta – Gelaran Pilkada Serentak 2018 bakal diwarnai transaksi politik uang. Untuk mengantisipasi maraknya fenomena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun tangan.

Tak hanya Bawaslu saja, Tjahjo juga meminta aparat kepolisian ikut serta dalam memerangi pola kecurangan di dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Pemilu itu sukses kalau tidak ada politik uang. Saya kira, harus ada proses ketegasan dari Bawaslu dan kepolisian dalam hal yang berkaitan dengan politik uang," ujanya di Jakarta, Selasa (28/11).

Lebih jauh Tjahjo menyatakan, apabila semua calon kepala daerah lebih mengedepankan adu gagasan dan program untuk masing-masing daerahnya, maka pemerataan pembangunan bisa diwujudkan.

Tjahjo pun kembali meminta, untuk terciptanya Pilkada yang kondusif maka Bawslu dan aparat kepolisian harus saling bahu membahu menindak tegas para peserta Pilkada yang berbuat curang.

"Itu yang harus ditegaskan oleh Bawaslu, dan pasangan calon pilkada, termasuk calon-calon anggota DPR/DPRD dan timses, juga kepolisian," ujar Tjahjo.