Bersama Uni Eropa, Kemenperin Jalin Kerja Sama di Sektor IKM

MONITOR, Jakarta – Dalam upaya negosiasi selanjutnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membuka peluang kerja sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini dapat memberikan keuntungan mutual untuk pengembangan IKM di kedua belah pihak. Apalagi, IKM merupakan salah satu pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor industri non migas mencapai 34,82 persen pada 2016 dengan jumlah sebanyak 3,6 juta unit usaha menjadi sektor mayoritas atau 90 persen dari total populasi industri nasional,” ungkapnya.

Bahkan, hingga saat ini, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 8,7 juta orang sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Airlangga menjelaskan, pihaknya tengah mengembangkan program e-Smart IKM yang menyediakan profil IKM, produk dan marketplace secara digital. Pelaksanaan program ini untuk memastikan konsumen mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan cara tercepat dan termudah.

“Kami ingin Indonesia dapat membangun kerja sama dengan Uni Eropa untuk membangun sistem ini. Secara khusus, IKM Indonesia dan Uni Eropa bisa bekerja sama dalam suatu sistem besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, Indonesia dan Uni Eropa dapat mendorong harmonisasi standar terutama di sektor IKM. Di bidang investasi nonmigas, Uni Eropa menjadi penanam modal terbesar ke-4 di Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Tiongkok pada tahun 2016, dengan nilai investasi mencapai USD2,6 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya sebesar USD2,26 miliar.

Investor dari negara-negara Uni Eropa di Indonesia didominasi, antara lain Belanda, Inggris, dan Perancis dengan tujuan utama investasi ke provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Pada pertemuan tersebut, Menperin didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara serta Direktur Akses Pasar Industri Internasional Kemenperin A. Riyanto. Turut pula hadir Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.