MONITOR, Jakarta – Kondisi usaha migas di Indonesia saat ini dinilai belum mendukung investasi. Salah satunya karena ketidakpastian hukum yang tertuang dalam Undang-undang Minyak dan Gas (Migas). Atas dasar hal tersebut, Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mendesak Pemerinyah untuk segera merevisi UU Minyak dan Gas (Migas) guna merombak tata kelola industri tersebut di tanah air.
Menurut Pengurus Serikat Pekerja SKK Migas Bambang Dwi Djanuarto hingga kini belum melihat adanya kejelasan sikap pemerintah terkait revisi Undang-Undang tersebut.
Bambang menjelaskan, investasi industri migas di Indonesia dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir sangat menurun. Hal ini, antara lain terlihat dari minat investor untuk mengikuti lelang wilayah kerja di Indonesia yang masih sangat minim.
"Karena itu, kami berharap Menteri ESDM bisa cepat melakukan perumusan revisi undang-undang migas," ujar Bambang Dwi dalam siaran pers, Senin (2/10).
“Revisi Undang – Undang Migas penting guna memberikan kepastian hukum bagi investor asing untuk berinvestasi pada sektor tersebut di tanah air,” tegasnya.
MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…
MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…
MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…
MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…
Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…