Kontroversi Pembelian Senjata, Momentum Perlunya Audit Persenjataan Polri

MONITOR, Jakarta – Beberapa hari ini publik diramaikan dengan pemberitaan mengenai impor senjata oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bermula dari pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut ada pihak mengatasnamakan Presiden membeli 5.000 pucuk senjata dengan cara impor hingga akhirnya ada penampakan ribuan senjata impor milik Polri di Bandara Soekarno-Hatta.

Pengamat Kepolisian dan Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai apa yang terjadi terkait dengan pembelian senjata seharusnya menjadi semakin relevan tuntutan agar otoritas terkait seperti DPR melakukan audit persenjataan Polri.

"Bukan sebatas untuk mengetahui jumlahnya. Tapi juga untuk menakar kesesuaiannya dengan visi-misi-kebijakan pimpinan Polri," ujarnya kepada MONITOR. Minggu (1/10/2017).

Reza menambahkan, Audit itu penting sekaligus untuk mengukur penggunaan amunisi tersebut baik prosedur pengadaannya, berapa yang dipakai, untuk apa, siapa/apa sasarannya, akibatnya, prosedur penggunaannya, dan seterusnya.

Dengan audit berkala semacam itu lanjut Reza baru kita punya dasar untuk menyimpulkan prosedural atau tidak, tepat guna atau tidak, relevan atau tidak sampai pada akhir kesimpulan menyimpang atau tidak.

Sementara terkait klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan Humas Polri, Reza berharap agar masalah kehumasan terkait koordinasi keterangan di publik tidak simpang siur dan membingungkan. 

Sebagaimana diketahui, setelah sebelumnya media mewartakan (impor senjata) Polri sempat membantah, Polri kemudian dikabarkan mengakui kepemilikan senjata di Bandara Soekarno Hatta.

"Masalah kehumasan ini juga perlu diurai selekasnya. Lebih cepat lbh baik, agar Polri tidak dianggap masyarakat telah melakukan pembohongan publik," tegasnya.

"Mari kita doakan Polri agar tetap promoter (utamanya: terpercaya) dalam menciptakan rasa aman masyarakat," pungkas Reza.