Categories: NASIONALPOLITIK

Mendapat Label Anti KPK, Begini Pembelaan Henry Yoso

MONITOR, Jakarta – Wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berujung pada permintaan maaf Henry Yosodiningrat. Kendati politikus PDIP ini sudah mengakuinya, namun publik terlanjur melabelinya dengan sebutan 'anti-KPK'.

Hal itu membuat anggota dewan asal Lampung ini cukup sedih. Ia tak kuasa mendapatkan julukan tersebut, apalagi ada yang menyebutnya sengaja membela para koruptor.

"Saya sedih dengan berbagai tudingan terhadap saya terkait pernyataan saya untuk bekukan KPK sementara waktu, terlebih tudingan bahwa saya membela koruptor dan melemahkan KPK," ujar Henry kepada wartawan, Senin (11/9).

Dalam wacana yang dicetuskan itu, ia memiliki landasan yang logis. Sebagai praktisi hukum, ia menginginkan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Sebab selama ini KPK menjadi alat segelintir orang untuk memanfaatkan kepentingannya.

"Sebagai advokat saya tidak pernah datang ke KPK mendampingi tersangka perkara Korupsi, dan tidak pernah mendampingi terdakwa di Pengadilan Tipikor. Meski banyak tersangka yang minta saya jadi Advokat mereka dengan kesanggupan memberi honor yang besar," terang Henry.

Diketahui sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya ini dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

Recent Posts

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

2 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

2 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

2 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

4 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

4 jam yang lalu

Jasa Marga Siaga Libur Panjang Hari Buruh 2026, Prediksi Lalin Jabotabek Naik 3,4 Persen

MONITOR, Jakarta — PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan kesiapan layanan operasional jalan tol di seluruh…

4 jam yang lalu