Categories: BERITAINTERNASIONAL

Tujuh Sikap Indonesia Terkait Penyerangan di Rakhine State

MONITOR Jakarta – Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya yakni dari Pemerintah Indonesia.

Melalui situs resmi Kemnterian Luar Negeri RI yang dilansir Sabtu (2/9), diketahui setidaknya ada tujuh sikap pemerintah dalam menyikapi peristiwa yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi itu.

Pertama, Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine State pada 25 Agustus 2017 yang telah mengharuskan ratusan orang mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan baru.

Kedua, Indonesia juga menyesalkan jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun luka-luka.

Ketiga, Indonesia mengharapkan Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif.

Keempat, Indonesia juga mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.

Kelima, mengingat situasi di Rahkine State sangat kompleks. Pemerintah Indonesia mendorong kerjasama semua pemangku kepentingan diperlukan agar perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif, dapat dilakukan di Rakhine State. 

Keenam, pemerintah Indonesia mendorong situasi yang damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine State, karena hal itu penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.

Ketujuh, Indonsia akan lanjutkan kerja sama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

Sumber: Kementerian Luar Negeri

Sekedar informasi, Menlu Retno Marsudi direncanakan terbang ke Myanmar guna berdialog dengan mantan PM Myanmar sekaligus peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dan para petinggi militer Myanmar, Senin (4/9) mendatang.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

6 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

6 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

8 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

8 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

9 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

21 jam yang lalu