MONITOR Jakarta – Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya yakni dari Pemerintah Indonesia.
Melalui situs resmi Kemnterian Luar Negeri RI yang dilansir Sabtu (2/9), diketahui setidaknya ada tujuh sikap pemerintah dalam menyikapi peristiwa yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi itu.
Pertama, Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine State pada 25 Agustus 2017 yang telah mengharuskan ratusan orang mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan baru.
Kedua, Indonesia juga menyesalkan jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun luka-luka.
Ketiga, Indonesia mengharapkan Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif.
Keempat, Indonesia juga mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.
Kelima, mengingat situasi di Rahkine State sangat kompleks. Pemerintah Indonesia mendorong kerjasama semua pemangku kepentingan diperlukan agar perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif, dapat dilakukan di Rakhine State.
Keenam, pemerintah Indonesia mendorong situasi yang damai, aman, dan stabil di Myanmar, termasuk di Rakhine State, karena hal itu penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.
Ketujuh, Indonsia akan lanjutkan kerja sama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.
Sumber: Kementerian Luar Negeri
Sekedar informasi, Menlu Retno Marsudi direncanakan terbang ke Myanmar guna berdialog dengan mantan PM Myanmar sekaligus peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dan para petinggi militer Myanmar, Senin (4/9) mendatang.