Categories: BERITAMEGAPOLITAN

Pemerintah Diminta Ikat Perusahaan Medsos dalam Koridor Hukum

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, pemerintah harusnya mengikat provider atau perusahaan medsos, dalam koridor hukum.

Menurutnya, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hanya saja, pemerintah hingga kini belum membuat aturan turunan yang mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban perusahaan medsos.

"Sebenarnya ada dalam UU ITE kita, bukan hanya pemilik akun tapi perusahaan yang mengelola. Hanya saja pemerintah belum membuat PP (Peraturan Pemerintah)," kata Sukamta dalam diskusi bertajuk 'Saracen dan Wajah Medsos Kita' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8).

Politikus PKS itu mengatakan, penanganan kasus sindikat penyebar ujaran kebencian Saracen harus ditangani pihak kepolisian dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, Saracen diyakininya hanya salah satu dari banyak sindikat yang berbisnis dari penyebaran hoax di Indonesia.

Sehingga penanganan ini nantinya dapat menjadi rujukan atau pintu pembuka yang dapat mengungkap sindikat penyebar hoax lainnya.

"Urusan Saracen ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya," ujarnya.

Recent Posts

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

10 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

16 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

21 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

21 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

22 jam yang lalu