Categories: NASIONAL

DPR Himbau Pemerintah dan Aparat Hukum Usut Tuntas Kelompok Saracen

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menghimbau agar pemerintah dan para aparat penegak hukum bekerjasama mengusut tuntas kelompok Saracen. Karena grup media sosial tersebut kerap melakukan provokasi melalui isu SARA.

"Polisi, Kominfo, BIN harus bekerja sama untuk mengusut tuntas dan mengungkap siapa saja yang memesan kepada Saracen," ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis (24/8).

Purnawirawan TNI Bintang Dua itu menilai, Saracen tidak mungkin melakukan aksi ujaran kebencian tanpa pemodal yang mendanainya.

Untuk itu, Sambung TB Hasanuddin, Polri harus menindak tegas dalang utama dibalik grup saracen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dalam UU ITE sudah secara jelas disebutkan bahwa pelaku penyebar konten ujaran kebencian bisa dipenjara hingga 6 tahun penjara. Jadi, Polri jangan ragu untuk menindak tegas pelaku," kata Politiai PDIP itu.

Ant

Recent Posts

DPR Minta Negara Global Patuhi Pengadilan Internasional yang Keluarkan Surat Penangkapan PM Israel

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…

50 menit yang lalu

HGN 2024, Prof Rokhmin Beri Apresiasi Para Pahlawan Tanda Jasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

1 jam yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Dorong Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Melalui Revisi UU Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…

1 jam yang lalu

JPPI: Guru Madrasah Jangan Dipandang Sebelah Mata, Dibutuhkan Satu Sistem Tata Kelola Guru

MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…

2 jam yang lalu

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab…

2 jam yang lalu

Tanggapi Usulan KPU dan Bawaslu Jadi Ad Hoc, DPR: Evaluasi Harus

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi adanya usulan…

6 jam yang lalu