Categories: EKONOMI

Pertamina Gelar Workshop LHKPN Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia

MONITOR, Jakarta – Semangat pemberantasan korupsi terus digaungkan oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya gencar melakukan sosialisasi terkait tindakan pencegahan maupun jerat hukum bagi para koruptor, KPK juga turut aktif memberikan edukasi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat dan lembaga tinggi negara.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui kerja sama dengan KPK, Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) melaksanakan kegiatan sosialisasi cara pengisian elektronik LHKPN di Gedung Utama Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/7).

“Seluruh pimpinan di Direktorat Megaproyek menjalani sosialisasi pengisian elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini adalah program yang memang harus dilakukan dan sekaligus kami semuanya mengikuti secara lengkap 100% sebagai  wujud komitmen kami, bahwa pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara itu suatu kewajiban,” terang Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi (saat menjabat).

Lebih lanjut Hardadi mengatakan, LHKPN juga memiliki banyak manfaat bagi negara. Di antaranya, memberikan kemaslahatan bagi seluruh penduduk Indonesia serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. “Seperti yang saya katakan, kalau bersih, kenapa harus risih. Jadi dalam melaporkan memang semuanya harus dilaporkan,” ungkap Hardadi.

Selain mengapresiasi kegiatan tersebut, Hardadi juga memberi arahan kepada seluruh jajarannya untuk membuat LHKPN baik itu sebelum maupun sesudah menempati sebuah jabatan.  “Di awal menjabat harus memberikan laporan dan di akhir menjabat juga harus memberikan laporan. Jadi  saya pikir kegiatan seperti ini sangat baik. Saya melihat dari teman-teman KPK memberikan pendampingan yang sangat baik. Termasuk pada saat teman-teman kesulitan dalam mengisinya, kawan-kawan dari KPK akan memberikan bantuan semacam asistensi.”paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang berisi agar para pejabat dan lembaga tinggi negara wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Undang-undang dan peraturan tersebut antara lain: UU  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.⁠⁠⁠⁠

Recent Posts

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

2 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

15 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

17 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

21 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 hari yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

1 hari yang lalu