Kasus First Travel, Pengawasan Pemerintah Dinilai Lemah

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai, kasus penipuan calon jamaah umroh yang dilakukan oleh First Travel bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

"Bahkan mungkin ada pengabaian, ada pembiaran, sehingga hal-hal seperti ini dibiarkan. Begitu ada masalah besar, kita ribut-ribut semua," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (23/8).

Karenanya, Din berharap, Kementerian terkait, yakni Kementerian Agama harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum, tapi juga secara moral.

"Jangan anggap remeh hampir 60 ribu jamaah menjadi korban," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, kasus ini perlu diusut setuntas-tuntasnya. Terkait aliran dana, dia meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dia juga mengingatkan, kasus first travel ini harus menjadi pelajaran supaya tidak terulang lagi. Dia juga meminta kepada semua pihak penyelenggara perjalanan umrah dan haji perlu menyadari bahwa kegiatan bisnis ini berbeda dengan bisnis lain.

"Berbeda dengan agen-agen pariwisata lain, ini bukan pariwisata, bukan wisata, walaupun ada dimensi wisata. Tapi ini adalah ibadah. Makanya membantu jamaah-jamaah untuk ibadah, selain juga dapat pahala," ungkapnya.

"Jangan kemudian ladang ini dijadikan ladang komersial, jor-joran biaya mahal, ya saya mengetahui travel umrah haji ada tarifnya luar biasa mahal, untuk haji plus padahal ya fasilitasnya tidak seberapa bisa sampai 100 juta 200 juta," ujarnya.