Categories: NASIONAL

Perlu Kajian Lembaga Resmi untuk Tinjau Kelayakan Pembangunan Gedung DPR Baru

MONITOR, Jakarta – Pro-kontra pembangunan gedung baru DPR RI masih menjadi polemik. Gedung wakil rakyat berbentuk kura-kura itu dinilai sudah tidak kuat menampung jumlah para anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Roy Suryo menyatakan rencana pembangunan gedung baru ini perlu dikaji lebih lanjut oleh lembaga resmi terkait. "Hanya saja apakah solusinya harus cepat-cepat membangun Gedung Baru? Jawabannya relatif, tergantung Kajian Lembaga resmi yang berhak merekomendaskan," jelasnya.melalui pesan singkat kepada MONITOR di Jakarta, pada Sabtu, (19/8)

(Baca juga : Krisna Mukti Sebut Gedung DPR Tidak Lebih Bagus dari BI)

Secara objektif,  sambung Roy, gedung yang awal dibangun pada 1965 itu telah melebihi kapasitas. Maka dari itu, pembangunan gedung baru DPR dibutuhkan guna menampung jumlah anggota dewan sebanyak 560 orang itu.

"Saya bicara obyektif saja ya, kalau Gedung DPR miring Insya Allah tidak, tetapi kalau sudah Over Capacity memang benar, karena misalnya Gedung Nusantara 1 yang awalnya tentu tidak didesain untuk 560 Anggota Dewan ditambah asing-masing memiliki 5-7 Staf yang berkantor dalam Ruangannya sudah sangat overloaded," Tegas Suryo.

(Baca juga: Anggota DPR Pilih Tinggal di Apartemen Sewaan Demi Efektivitas Kerja)

Recent Posts

Kenaikan Yesus Kristus 2026, Menag Ajak Umat Perkuat Harmoni dan Semangat Kebersamaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus…

2 jam yang lalu

Jazuli Usulkan Sejumlah Penguatan Substansi dalam RUU Satu Data Indonesia

MONITOR, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI)…

7 jam yang lalu

Presiden Prabowo Instruksikan Penurunan Suku Bunga PNM Mekaar Hingga di Bawah 9 Persen

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM)…

8 jam yang lalu

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

MONITOR, Surakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Apresiasi KSP Guna Prima Dana, Dinilai Jadi Contoh Koperasi Penyalur KUR Nasional

MONITOR, Badung - Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Simpan…

11 jam yang lalu

Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif Bali, Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Digitalisasi

MONITOR, Bali – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat…

12 jam yang lalu