Kecipratan Anggaran Paling Besar di RAPBN 2018, Ini Fokus Kementerian PUPR

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi terbesar untuk rancangan APBN tahun 2018 sebesar Rp106,9 triliun. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, anggaran dialokasikan pada empat sektor yakni, peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan air dan pangan Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun serta perumahan Rp9,6 triliun. Selain itu menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah diluar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dia melanjutkan, target pembangunan jalan tol Pemerintah tahun 2018 ditargetkan tambahan 615 km jalan tol baru, namun yang menjadi porsi pemerintah dan didanai melalui APBN hanya sepanjang 25 Km. Hingga saat ini, pembangunan jalan baru 864 km dan preservasi jalan nasional 46.000 km. 

"Artinya, pemanfaatan APBN untuk membangun jalan tol dengan nilai investasi total Rp260 triliun, sebagian besar akan menggunakan pendanaan dari investor  atau badan usaha," jelas Menteri Basuki dalam siaran pers, Kamis (17/8).

Sementara, untuk mencapai ketahanan air dan pangan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, di mana 11 bendungan baru dan 36 sedang dalam pengerjaan. Selain itu, akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi seluas 160.000 hektar jaringan irigasi yang rusak. 

Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM). Target produksi SPAM mencapai 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga. 

Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR. Tercatat, target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun (rusun) 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) mencapai 15.400 unit. 

Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP).

Dengan amanah dana yang besar tersebut, Menteri Basuki mengatakan akan berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai bulan Oktober 2017.

Diketahui, belanja infrastruktur  dalam Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 mendapatkan alokasi sebesar Rp409 triliun dari total belanja Rp2.204,4 triliun yang diperuntukan bagi pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara dan informasi dan telekomunikasi.