MONITOR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, masih banyak pejabat daerah yang belum mau mewaspadai area rawan korupsi.
Ia mengaku kaget dengan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah kantor pemerintahan Kota Malang.
Kemendagri menyesalkan adanya dugaan kasus tersebut, padahal Malang dinilai memiliki prestasi baik, bahkan dalam acara Apeksi belum lama ini dihadiri pimpinan KPK serta Presiden Joko Widodo.
"Malang bagus, KPK juga apresiasi. Sudah saya puji-puji, Ibu Basaria (pimpinan KPK) puji-puji, bahwa Kota Malang hebat. Tapi, dua minggu usai rakor, kantor wali kota digerebek KPK," kata Tjahjo di kantornya.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Malang, Rabu (9/8), termasuk ruangan Wali Kota Malang serta Sekretaris Daerah (Sekda) di sana.
Tak hanya itu, KPK juga menggeledah gedung DPRD Kota Malang pada keesokan harinya, Kamis (10/8), terkait dugaan kasus korupsi APBD Kota Malang tahun 2015.
Tjahjo mengakui, dugaan korupsi ini masih seputar masalah perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak dan jual beli jabatan.
Padahal Kemendagri secara terus menerus selalu mengingatkan pemerintah daerah beserta jajarannya. Tapi dugaan kasus korupsi semakin meningkat setiap tahunnya.
“Kemendagri sudah mengingatkan, mengawasi, sudah melakukan fungsi pencegahan. Tapi ini masalah mentalitas orang,” tambah dia.
Menurut Tjahjo, tak mengapa kalau KPK akhirnya turun ke daerah-daerah, meski tugas lembaga ini adalah sebagai supervisi. Namun ini untuk menjaga sistem pemerintahan bersih dan terhormat.
“Untuk menjaga uang rakyat dan uang negara, saya rasa tak masalah,” ujar Tjahjo.