MONITOR, Jakarta – Target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 mencapai Rp 1.472,7 triliun. Untuk mencapai target itu, pemerintah akan melakukan upaya yang maksimal.
Mengutip dari Kontan. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro mengatakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi telah memerintahkan bahwa minimal satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk setidaknya melakukan penyanderaan kepada dua wajib pajak nakalnya sampai akhir tahun ini.
“Satu Ditjen Pajak mungkin minimal (sandera) 66 wajib pajak karena ada 33 KPP di seluruh Indonesia,” kata Sakli di Gedung Mar’ie Muhammad, DJP, Jakarta, Rabu (2/8/2017)
Disisi lain, dalam hal penegakan hukum perpajakan, masyarakat jangan sampai salah paham.
Pasalnya, tujuan utama Ditjen Pajak adalah wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak, sehingga yang sudah ikut tidak akan di periksa, namun tetap diawasi oleh otoritas pajak.
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Intelejen dan Penagihan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Marolop Simorangkir mengatakan. langkah pemeriksaan itu adalah langkah terakhir.
“Pertama tetap himbauan, usulan pemeriksaan, tindak pidana kita periksa bukti permulaan, kalau tidak ada juga tanggapan ya kami penyidikan, itu tahapannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan melakukan upaya yang maksimal untuk mengumpulkan target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang mencapai Rp 1.472,7 triliun.
"Untuk mencapai target penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai serta divisi lainnya akan memonitor dan melakukan upaya extra effort maupun maximum effort," ujar Sri Mulyani.
Adapun Ditjen Pajak optimistis extra effort bisa menghasilkan penerimaan pajak Rp 59,5 triliun. "Hingga 7 Juli, baru Rp 28,4 triliun," tutur Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji.
MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 kembali menuai kritik. Jaringan Pemantau…
MONITOR, Jakarta - Menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak masyarakat untuk semakin…
MONITOR, Bangka Belitung – Suasana hangat dan penuh kekhidmatan menyelimuti kediaman Mbah Sarmidi Mangunwilogo Cokrodiningrat,…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkap bahwa Rancangan perubahan UU…
MONITOR, Banjarmasin - Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian mengubah paradigma pembangunan dari ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Analisis Dunia Islam dan Timur Tengah (Timteng) Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh negara…