Categories: BERITA

Telantarkan Jamaah Umrah, Izin First Travel Dicabut

MONITOR, Jakarta –  Kepala Biro Humas data dan Informasi Kementerian Agama RI, Mastuki, menegaskan izin penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) resmi dicabut.

Mastuki menyatakan, pencabutan izin instansi tersebut karena perusahaan telah melakukan pelanggaran yakni menelantarkan para jamaah. Akibatnya, hal itu menimbulkan kerugian materi maupun non materi para jamaah umrah.

"Akibat perbuatan itu, menimbulkan kerugian materi dan immateri bagi jemaah umrah," ujar Mastuki dikutio dari situs Kemenag RI.

Ia menambahkan, sanksi yang dijatuhkan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

KMA yang berisi sanksi tersebut, kata Mastuki, saat ini sudah diserahkan melalui pengantar surat kepada pihak PT First Anugerah Karya Wisata.

Recent Posts

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

16 jam yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

22 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

2 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

2 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

3 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

3 hari yang lalu