Categories: BERITAINTERNASIONAL

Yordania Hapus Pasal Kontroversial soal Pemerkosaan

MONITOR, Amman – Perlemen Yordania menghapus pasal kontroversial dalam hukum pidana yang memungkinkan seorang pemerkosa untuk lolos dari hukuman jika dia menikahi korbannya, Selasa (1/8).

"Pembuat undang-undang setuju untuk menghapus Pasal 308 yang kontroversial, yang menghentikan hukuman pelaku kejahatan seksual jika dia menikahi korbannya," kantor berita resmi Petra melaporkan, dilansir Al-Monitor.

Pasal tersebut dibatalkan saat parlemen mengesahkan amandemen undang-undang pidana.

Para aktivis Yordania telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk menghapus pasal yang memungkinkan pemerkosa menghindari hukuman jika menikahi korbannya dan tidak menceraikan korbannya selama lima tahun.

Perdana Menteri Hani Mulqi mendukung langkah tersebut dalam sidang parlemen Selasa pagi.

"Pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan Pasal 308 untuk memperkuat perlindungan keluarga Yordania," katanya.

Pekan lalu, Tunisia juga membatalkan sebuah artikel yang memungkinkan pemerkosa untuk lolos dari hukuman dengan menikahi korban mereka saat mengeluarkan undang-undang baru untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Recent Posts

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

4 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

20 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

1 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

2 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu