MONITOR, Jakarta – Kebijakan impor oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan garam menuai protes. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya garam tinggi.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarank an pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan kebijakan yang memberdayakan petani garam.
Setidaknya, Sambung Herman buah kebijakan itu menghasilkan program pengembangan usaha garam berbasis kerakyatan, pembangunan gudang garam berstandar nasional, dan bantuan modal bagi pengusaha tambak garam.
"Kebijakan Pemerintah yang kami dorong kepada KKP adalah: Program pengembangan usaha garam rakyat; Pembangunan gudang garam ber-SNI; dan Akses permodalan bagi usaha petambak garam," ucap Herman kepada monitor.co.id, Rabu, (2/8).
Legislator dari Partai Demokrat itu menambahkan, jika semua program tersebut terlaksana, kedepan DPR akan menargetkan swasembada garam.
"Mengingat potensi kita besar, sebaiknya kedepan kita targetkan swasembada garam," tambah Herman.
MONITOR, Banda Aceh – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan…
Oleh: Akhmad Sururi Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan Indonesia tidak cukup…
MONITOR, Guangzhou, Cina - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan,…
MONITOR, Purwokerto – Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak perguruan tinggi, alumni, dan dunia usaha memperkuat kolaborasi…
MONITOR, Bandung – Para petani di Ciparay Kabupaten Bandung sumringah. Produksi padi yang menerapkan pupuk…