Kebijakan Impor Garam Dikritik, DPR Beri Saran

MONITOR, Jakarta – Kebijakan impor oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan garam menuai protes. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya garam tinggi.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarank an pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan kebijakan yang memberdayakan petani garam.

Setidaknya, Sambung Herman buah kebijakan itu menghasilkan program pengembangan usaha garam berbasis kerakyatan, pembangunan gudang garam berstandar nasional, dan bantuan modal bagi pengusaha tambak garam.

"Kebijakan Pemerintah yang  kami dorong kepada KKP adalah: Program pengembangan usaha garam rakyat; Pembangunan gudang garam ber-SNI; dan Akses permodalan bagi usaha petambak garam," ucap Herman kepada monitor.co.id, Rabu, (2/8).

Legislator dari Partai Demokrat itu menambahkan, jika semua program tersebut terlaksana, kedepan DPR akan menargetkan swasembada garam.

"Mengingat potensi kita besar, sebaiknya kedepan kita targetkan swasembada garam," tambah Herman.