MONITOR, Jakarta – Kebijakan impor oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan garam menuai protes. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya garam tinggi.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyarank an pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan kebijakan yang memberdayakan petani garam.
Setidaknya, Sambung Herman buah kebijakan itu menghasilkan program pengembangan usaha garam berbasis kerakyatan, pembangunan gudang garam berstandar nasional, dan bantuan modal bagi pengusaha tambak garam.
"Kebijakan Pemerintah yang kami dorong kepada KKP adalah: Program pengembangan usaha garam rakyat; Pembangunan gudang garam ber-SNI; dan Akses permodalan bagi usaha petambak garam," ucap Herman kepada monitor.co.id, Rabu, (2/8).
Legislator dari Partai Demokrat itu menambahkan, jika semua program tersebut terlaksana, kedepan DPR akan menargetkan swasembada garam.
"Mengingat potensi kita besar, sebaiknya kedepan kita targetkan swasembada garam," tambah Herman.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat langkah transformasi industri nasional melalui pengembangan dan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah memberi ketepatan dan kecepatan informasi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian menegaskan peternak rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk…
Oleh: Boy Anugerah* Setiap tanggal 9 Mei, Rusia melakukan “ritual” rutin kenegaraan yang diselenggarakan di Moskow…