MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto mengatakan ada 10 instansi pemerintah yang paling sering dilaporkan masyarakat karena diduga kerap melakukan pungutan liar alias pungli.
Adapun Ke-10 instansi pemerintahan itu tambah Wiranto sering diadukan masyarakat ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
10 instansi pemerintahan itu ungkap Wiranto adalah : 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kepolisian Indonesia 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Kesehatan 6. Kementerian Agama 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8. Kementerian Keuangan 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 10. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas passing grade," ungkap Wiranto di Jakarta, Selasa (1/7)
Adapun terkait begitu banyak aduan pungutan liar yang melibatkan 10 instansi itu, Wiranto mengaku telah menugaskan Satgas Saber Pungli segera menindak pihak-pihak yang terbukti pungli.
"Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Pusat, Mayor Jenderal Andrie Soetarno mengatakan untuk instansi daerah, ada beberapa yang juga sering dilaporkan masyarakat, karena terdapat pungli di sana.
"Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung," ungkapnya.
MONITOR, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho…
MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…
MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…